Jumat, 28 Ramadhan 1438 H | 23 Juni 2017

Pekanbaru - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) bersama Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH menggelar Technical Meeting Social Audit Provinsi Riau, di ruang Kenanga, Rabu (26/4).

Technical Meeting ini diikuti oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau Yogi Getri, PIC Diskominfotik Riau, PIC Dinas Kesehatan (Diskes) Riau, PIC Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, PIC Dinas Pendidikan (Disdik) Riau, PIC Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Riau, Perwakilan KPK, serta Perwakilan GIZ.

Consultant GIZ, Sely Martini, dalam sambutannya memaparkan bahwa Social Audit adalah instrumen evaluasi kritis yang melibatkan penerima manfaat pelayanan publik secara aktif.

"Hasil social audit ini kemudian dipublikasikan untuk menjadi bahan masukan untuk evaluasi dan perencanaan program pembangunan," ujar Sely.

Lebih lanjut Sely menjelaskan bahwa prinsip dasar Social Audit terdiri dari multi-perspektif, komprehensif, partisipatif, interaktif, dan keterbukaan. Sementara itu Audit Sosial Riau memiliki tujuan sebagai forum dialog antara masyarakat dengan Pemerintah Provinsi, Partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta sebagai Pembangunan berkelanjutan yang bersih dari korupsi.

"Social Audit memiliki Indikator Assessment antara lain Rencana Pembangunan, APBD, dan Rencana Aksi (Renaksi) KPK," ungkap Sely.

Adapun Indikator penilaian program yang akan diaudit, dikatakan Sely adalah manfaat program, ketepatan anggarannya, aksesibilitas program, serta partisipasi dari masyarakat. (MC Riau/Zak)

Berita Terkait