Jumat, 28 Ramadhan 1438 H | 23 Juni 2017

ROKAN HULU-Sebanyak 52 orang guru tingkat SD dan SMP di lima desa yakni, Desa Rimbo Jaya, Desa Rimbo Makmur, Desa Muara Intan, Desa Intan Jaya, dan Desa Tanah Datar terancam tak mendapatkan dana sertifikasi dari Kementrian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) RI.

Pasalnya, hingga saat ini sekolah-sekolah tempat mereka mengabdi berada dalam status sengketa antara Kabupaten Rohul dan Kampar. Hal itu pula mengakibatkan mereka tidak masuk dalam data Dapodik Kemendikbud RI.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berjanji dalam waktu ini akan membentuk tim kabupaten untuk menyelesaikan persoalan itu ke Mendikbud RI.

Hal itu ditegaskan Bupati Rohul, H Suparman SSos MSi. Katanya, ia bersama Sekda Rohul, H Damri Harun telah membentuk tim kabupaten, yang selanjutnya akan berangkat ke Kemendimbud RI di Jakarta. 

"Insyaallah dalam waktu dekat ini, kita akan mendapatkan jawaban dari kementrian. Kami akan upayakan menuntaskan kerisauan yang dialami guru dan ratusan anak didik disana," janji Bupati Suparman, Selasa (30/5).

Sementara itu, Camat Kunto Darussalam, Ruslan SSos berharap, agar guru-guru di lima desa tersebut bersabar menunggu kepastian dari Jakarta.

"Informasi dari pak Bupati, tim kabupaten akan berangkat Kamis besok. Persoalan ini berkaitan dengan hukum dan dana yang tidak bisa ditawar. Kepada guru dan peserta didik harus bersabar kerena ini merupakan urusan pemerintah," bebernya.

Terpisah, H Slamet Subakir selaku Kepala SDN 015 Kunto Darussalam menjelaskan, 52 orang guru yang belum mendapatkan dana sertifikasi akibat tidak terdaftarnya di data Dapodik Kemendikbud RI.

"Kami mohon jangan korbankan sekolah dan pendidikan anak-anak bangsa ini, hanya karena ketidakjelasan tapal batas daerah ini," tegas H Slamet.

Menurut H Slamet, batas akhir penerimaan dana sertifikasi tersebut tanggal 1 Juni 2017. Karena limit waktu yang tinggal hitungan hari, ia berharap agar Pemkab Rohul melalui tim kabupaten yang berangkat ke Kemendikbud RI bisa memperjuangkan nasib mereka.

"Dana sertifikasi yang belum kami terima sudah dua triwulan disemester pertama ini. Dananya mencapai Rp350 juta. Kami berharap Pemkab Rohul memperjuangkan hak kami ini, jika lambat dikhawatirkan dana tersebut akan kembali ke kas negara," pintanya.(MC Riau/sal)

Berita Terkait