Senin, 29 Syawal 1438 H | 24 Juli 2017

Pekanbaru – Presiden Republik Indonesia  Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Informasi bahwa Indonesia telah memiliki BSSN disampaikan didalam sambutan tertulis Presiden RI yang dibacakan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman  saat Peringatan Hari lahir Pancasila, Kamis (1/6) di Halaman Kantor Gubernur Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Riau.  

Perpres 53 tahun 2017 ini memiliki 8 bab 58 pasal dan 56 ayat ini ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Mei 2017 dan di undangkan di Jakarta tanggal 23 Mei 2017 oleh Kementerian Hukum da Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2017. 

BSSN sebagaimana dituangkan didalam pasal 2 Perpres ini bertugas melaksanakan keamanan siber secara sefektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsure yang terkait dengan keamanan siber.

Kemudian ada beberapa fungsi BSSN sebagaimana disebutkan didalam pasal 3; penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber; pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Organisasi BSSN ini seperti tercantum didalm bab II pasal 4 ini terdiri dari Kepala; Sekrtariat Utama; Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi; Deputi Bidang Proteksi; Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan; dan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

Selain kedeputian BSSN ini juga akan dibentuk  Unit Pelaksana Teknis (UPT); sebagaimana tercantum dalam pasal 32 Perpres ini yang berbunyi: Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BSSN dapat dibentuk UPT.

Disamping UPT, BSSN juga ditopang keberadaan Jabatan Fungsional, ini terungkap dalam pasal 34; bahwa di lingkungan BSSN ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Perpres ini memiliki eselonisasi mulai Ia sampai IVa sebagai dituangkan didalam bab IV pasal 45 ayat 1 sampai 5. Sedangkan pendanaan seperti didalam pasal 49: Segala pendanaan yang diperlukan untuk peralihan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BSSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Dan didalam pasal 57 Perpres ini menyebutkan; penyusunan Organisasi dan Tatakerja BSSN harus sudah terbentuk paing lambat empat bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. (MC Riau/mm)

Berita Terkait