Senin, 29 Syawal 1438 H | 24 Juli 2017

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta untuk tegas dalam melakukan penataan aset, baik yang sedang dipakai pejabat maupun yang masih dikuasai mantan pejabat. 

Pasalnya, perkara aset masih saja menjadi temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Demikian disampaikan oleh Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Abdul Gafar Usman di Pekanbaru, Jumat (2/6/2017).

Menurutnya, Pemprov Riau harus mengambil tindakan tegas mulai dari pendekatan secara personal, persuasif dan tindakan hukum.

"Setelah diatur tidak bisa, Pemprov bisa memaksa," kata pria kelahiran Air Tiris Kampar Riau ini.

Ia pun merekomendasikan agar Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman menarik paksa aset-aset yang masih dikuasai mantan pejabat dan melacak aset-aset yang sudah terlanjur dilarikan oknum tak bertanggung jawab.

"Bisa saja hukum paksa kepada personal, dan hukum penghapusan aset. Apakah aset itu sudah melengkapi untuk dihapuskan, kalau tidak maka jalan terakhir pakai aturan pemaksaan," tandasnya. (MC Riau/rat)

Berita Terkait