Senin, 1 Syawal 1438 H | 26 Juni 2017

JAKARTA - Masih dalam rangkaian upaya perjuangan memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2018, Bupati Kampar H Azis Zaenal SH mengevaluasi kesiapan masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).  Para Kepala OPD diharuskan memaparkan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk meraih DAK.           

Rapat evaluasi langsung dilaksanakan pada Kamis malam (8/6) di Jakarta usai melaksanakan konsultasi ke Kementerian Keuangan RI. 

Rapat dihadiri oleh Kepala Dinas PU PR Indra Pomi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Chalisman, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Edi Afrizal, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Muhammad Amin, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Heri Aprizon, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M Yasir, Kepala Dinas Kesehatan dr M Harris, Kepala Dinas Perikanan Usman Amin, Kepala Dinas Pertanian Henry Dunan, Kepala Dinas Perikanan Usman Amin, Direktur RSUD dr Wira Dharma, Kepala Dinas Perkebunan Bustan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Hj Kholidah, Kepala Bappeda Azwan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Edward.           

Pada rapat tersebut terungkap bahwa berdasarkan hasil koordinasi Bupati ke kementerian Keuangan  ada beberapa hal yang harus di menjadi perhatian dan dikoordinasi lebih intens lagi guna mengamankan anggaran yang sudah di terentri di e-Planning  yaitu Kementerian Teknis, Bappenas, Kementerian Keuangan dan  DPR RI. "Hal yang paling penting  dan keseriusan masing OPD dalam mendapatkan Dana DAK tersebut,"tegasnya.

Bupati juga langsung melakukan pembagian tugas untuk melakukan koordiansi untuk  instansi teknis. Bupati menugaskan Plt Kepala BPKAD Edwar untuk berkoordinasi kementrian keuangan,  Kepala Bappeda berkoordinasi dengan Bappenas. 

Sedangkan Bupati akan langsung melakukan koordinasi ke DPR RI.Dalam rapat tersebut, juga dilakukan evaluasi untuk mengetahui secara detail permasalahan-permasalahan  yang di temukan oleh kepala opd  guna mendapatkan DAK tahun 2018 maupun penyerapan anggaran DAK Tahun 2017.

Kemudian dibicarakan solusi-solusi  secara bersama. "Intinya adalah mari kita secara bersama memajukan Kampar dengan usaha yang sungguh-sungguh agar harapan masyarakat Kampar  dan program-program yang akan dibuat terealisasi. Ini harus dilakukan mengingat kondisi APBD Kampar yang  setiap tahun mengalami rasionalisasi khususnya DBH dan DAU,"tegas Bupati.

Pada rapat tersebut juga dibahas tentang Realisasi penyerapan Anggaran DAK  Tahun 2017, karena menurut Kementrian Keuangan  diperoleh informasi bahwa  untuk realisasi DAK  untuk triwulan pertama harus mencapai 75 persen, per sampai tanggal 30  Juni 2017. Apabila belum mencapai 75 persen maka pusat tidak akan mengucurkan lagi Anggaran untuk Triwulan II, III dan IV  dan akan menjadi tanggungjawab daerah untuk  mengalokasi anggaran berikutnya.

Terkait permasalahan ini, Bupati menekankan kepada Kepala OPD yang realisasi penyerapan Anggaran DAK tahun 2017 di bawah 75 persen untuk menggesa pelaksanan kegiatan di masing-masing OPD penerima Dana dan mencari opsi alternative apabila ditemukan permasalan dalam pelaksanaan kegiatan. 

"Kita tidak mau pemerintah pusat menghentikan transper anggaran DAK triwulan berikutnya, karena akan menjadi kerugian bagi Kampar. Untuk itu mari kita bersama untuk memenuhi penyerapan anggaran 75%, agar pembangunan untuk masyarakat Kampar dapat dijalankan,"ungkap Bupati.(MC Riau/Ajep)

Berita Terkait