Senin, 28 Dzulqo'dah 1438 H | 21 Agustus 2017

Pekanbaru -  Deputi Informasi dan Data Komisi Pembertasan Korupsi Republik Indonesia Hary Budiarto minta pemerintah Provinsi Riau membentuk kelompok kerja (POKJA) untuk mendorong dan lebih mengoptimalkan keberadaan JAGA Riau yang telah difasilitasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Permintaan itu  disampaikan ketika  memaparkan Implementasi Patform JAGA untuk pencegahan korupsi di depan peserta Training Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi, Jum'at (16/6) di Hotel Alpha Pekanbaru Riau. Menurut Hary, apa yangh sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau ini ia memberikan apresiasi yang tinggi, dan jika aplikasi Jaga Riau ini mendekati kesempurnaan akan dijadikan sebagai mode bagi provinsi yang lain di Indonesia.

Ia menambahkan; agar aplikasi Jaga Riau semakin optimal dan tidak menjadi beban dan tanggung jawab sendiri  bagi Diskominfotik Riau, keberadaan Pokja menjadi sangat penting. Pokja yang akan dsiapkan itu dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Riau dan dipimpin Sekretaris Daerah dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah serta  pihak-pihak yang memiliki kompetensi.

Pokja ini kata Hary, keberadaannya untuk lebih mengoptimalkan dan menghilang keraguan serta  memudahkan dalam berkoordinasi, sehingga informasi dan data yang dibutuhkan dalam menyempurnakan aplikasi  Jaga Riau tidak menemukan kendala. Sebenarnya; kata Deputi Informasi dan Data KPK ini, JAGA Riau merupakan anak dari JAGA KPK.

Pada Kesempatan itu Hary Budiarto menjelaskan; apa saja informasi yang ada didalam aplikasi Jaga KPK dan payung hukum yang menaungi keberadaan Jaga KPK  dan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Disamping itu Kata Hary; didalam tulisan Jaga itu tersirat 9 nilai Anti Korupsi. Kesembilan nilai merupakan integritas bagi pemangku kepentingan;  Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Sederhana, Berani dan Adil.

Ia menambahkan; aplikasi Jaga KPK ini keberadaan untuk melakukan pencegahan korupsi dan untuk  memudahkan masyarakat  dalam melakukan monitoring dan disamping itu menjadi umpan balik bagi pemangku kepentingan. Sedangkan konten yang ada dalam aplikasi Jaga saat ini baru memuat soal pendidikan, rumah sakit, Puskesmas dan Perizianan. Masalah pendidikan terkait data  profile Sekolah SMA,SMK, MA dan Data anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah APBS). Sedangkan soal Rumah Sakit menyangkut Data Profile Rumah Sakit dan Data, Dana Kapasitas rumah sakit.

Terkait soal Puskesmas menampilkan Data Profile Puskesmas, Data, Dana Kapasitas Puskesmas. Dan terkait masalah perizinan; konten yang disiapkan Data Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP dan Perizinan PTSP. Disamping itu; ia juga memaparkan bagaimana cara komunitas atau publik dalam menyampaikan informasi dan laporan melalui  aplikasi Jaga KPK. Jadi sebelum menyampaikan informasi dan loporan kepada aplikasi Jaga ini, seseorang atau komunitas hendaklah melakukan login dan mengisi form yang disiapkan dengan menuangkan nama dan melampirkan identitias e-mail, sehingga dengan data yang jelas mudah untuk dipertanggung jawabkan, ungkap Hary. (MC Riau/mm)

Berita Terkait