Senin, 28 Dzulqo'dah 1438 H | 21 Agustus 2017

PEKANBARU - Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengomentari dampak dari penerapan regulasi perlindungan gambut yang mengancam ketersediaan bahan baku dan kelangsungan usaha perusahaan hutan tanaman industri nasional, khususnya di Provinsi Riau.

Ia mengatakan hal itu terkait kekhawatiran pelaku bisnis hutan tanam industri (HTI) setelah pada Februari 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan empat peraturan sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Dalam regulasi turunannya, yakni Peraturan Menteri LHK No.17/2017 tentang pembangunan HTI, kementerian menjanjikan lahan pengganti (land swap).

Namun, hingga kini realisasi "land swap" belum juga ada, sehingga pelaku industri akan menempuh opsi impor bahan baku untuk pabrik kertas dan bubur kertas atau pulp hingga 9,5 juta meter kubik per tahun, untuk mengantisipasi kekurangan bahan baku akibat berkurangnya area tanaman pokok setelah penerapan regulasi baru tersebut.

Hal ini disampaikan Enggartiasto disela Pasar Murah Ramadan yang digelar oleh Kementerian Perdagangan bersama RGE Group, di Balai Pelatihan dan Pengembangan Usaha Terpadu PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Riau, Minggu.

Turut hadir dalam acara itu Direktur RGE Anderson Tanoto, Direktur Utama PT RAPP Rudi Fajar, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Pelalawan HM Harris, Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain.

Ia akan memastikan agar kebijakan tersebut tidak membuat perusahaan hutan tanaman industri (HTI) kesulitan bahan baku. "Semua komoditi yang diproduksi di sini, pasti diproduksi. Dan kami akan jaga ketersediaan bahan baku itu, pemerintah pasti akan jaga ketersediaan bahan baku," tegasnya.

Mendag mengatakan kebijakan perlindungan gambut diharapkan tidak mengganggu bisnis yang sudah ada, karena dikhawatirkan juga akan berdampak pada neraca ekspor industri di tanah air.

"Kalau sampai perusahaan besar seperti ini kesulitan bahan baku, Anderson (Tanoto) sampai batu-batuk, saya juga yang pusing karena ekspor kita terganggu," kata Mendag.

Mendag menambahkan, pemerintah sudah seharusnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak komprehensif dan akan merugikan industri.

"Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak diartikan untuk membuat perusahaan itu kesulitan bahan baku. Percayalah, kita akan menjaga lingkungan (secara) beriringan, maka bahan baku itu akan dijaga," pungkas Mendag. (MC Riau/rat)

Berita Terkait