Minggu, 30 Ramadhan 1438 H | 25 Juni 2017

Pekanbaru- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis (Durolis) merupakan langkah strategis pemerintah dalam  mewujudkan pelayanan air minum yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sri Hartoyo pada Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Dumai, Rokan Hilir, Bengkalis (Durolis) Provinsi Riau,  di Balai Bauh Janggi Gedung daerah Riau, Senin (19/6).

"Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan  tanggung jawab pemerintah pusat, Provinsi dan daerah yang nanntinya disalurkan kepada masyarakat melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah,"Ungkapnya.


Kemudian, Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Sri Hartoyo memaparkan air minum yang akan disediakan kepada masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Pertama, kualiatas air minum harus sesuai standar yang berlaku, kedua, secara kuantitas air harus sesuai dengan kebutuhan dasar masnusia, seperti mandi, makan dan minum. Ketiga, kontinuitas, artinya air minum harus tersedia selama 24 jam tidak terputus serta, keempat keterjangkauan, artinya air yang diingankan masyarakat sesuai yang dibutuhkan baik deri waktu, tempat dan biaya.

Lebih Lanjut Sri Hartoyo menambahkan pemerintah daerah harus bisa mencermati ketentuan ini, dimana kita bisa melayani masyarakat dengan air minum sesuai teknis dan kesehatan masyarakat dan mengupayakan perusahaan air minum daerah tetap sehat berjalan dan terus untuk melayani masyarakat.

Hadir dalam penandatanganan tersebut adalah Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo, Direktur Sumber Daya Air yang diwakili oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Hamzah, Walikota Dumai, Zulkifli As, Bupati Rokan Hilir, Suyatno, Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.  Penandatangan ini disaksikan oleh para hadirin dari unsur anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Forkompinda, Dinas serta unit kelembagaan yang terkait.(MC Riau/Msa)

Berita Terkait