Jumat, 26 Syawal 1438 H | 21 Juli 2017

SIAK- Bupati Siak Syamsuar mengikuti rapat paripurna DPRD  membahas tentang pendapat kepala daerah terkait Ranperda Inisiatif DPRD .

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kab.Siak Gedung Panglima Ghimbam,Senin (17/8/2017)

Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bupati Siak Syamsuar,diantaranya yaitu tentang  ranperda inisiatif dprd serta Pandangan umum dari fraksi terhadap Laporan pertanggung jawaban  APBD tahun 2016 dan Penyampaian 4 (empat) Ranperda.

Bupati Syamsuar dalam penyampaian mengatakan,tertib pembentukan peraturan daerah perundang undangan termasuk peraturan daerah harus dirancang dan dibahas.

Untuk itu ,sesuai ketentuan pasal 63 UUD No 12 tahun 2011 tentang pembentukan  peraturan perundang undangan mengamanatkan bahwa ranperda dapat berasal dari dewan dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah maupun Bupati.

Ia juga menjelaskan,dengan adanya bentuk inisiatif tersebut mencerminkan keseimbangan peran antara Eksekutif dan Legislatif dalam penyelenggaraan Pemerintah.

"Mudah- mudahan dengan keseimbangan peran tersebut diharapkan dapat mempercepat realisaai visi dan misi kabupaten siak dalam beberapa tahun kedepan,"harap Syamsuar.

Proses pembuatan dan penyusunan produk hukum hendaknya dilakukan dengan konsultasi dan keterlibatan publik sejak awal mulai dari tahap perencanaan penelitian dan tidak terkecuali tahapan pembahasan.

Untuk itu,Syamsuar juga mengatakan, beberapa pendapat terkait ranperda mengacu pada peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota DPRD  juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku untuk dimaklumi bersama.
Informasi  dari kementrian keuangan untuk dana alokasi umum (DAU) tahun 2017, yang kemungkinan akan dilakukan  pengurangan sebesar 3-4 persen dari target yang diterima daerah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pada triwulan ke IV,pemerintah daerah Kabupaten Siak pada rancangan APBD P 2017 akan melakukan rasionalisasi.

"Kemungkinan timbulnya kesulitan dan hambatan dalam implementasi perda perlu menjadi catatan kita bersama untuk didiskusikan secara intensif dalam pembahasan dengan
berbagai pihak",pungkasnya.(MC Riau/nin)

Berita Terkait