Pekanbaru --- Sebanyak 580 personel Polres di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akan jalani divaksinasi pada Rabu-Jumat, 2-5 Maret 2021, di Gedung Serba guna Polres Kuansing, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di ruang lingkup Polri. 

Menurut data yang diterima dari 580 personel tersebut diantaranya ada 506 Pers Polri, 1 Taruna Akpol, 3 ASN, 14 Siswa SPN PKU , 1 Siswa Sepolwan , dan 55 PHL.

Kegiatan ini tersebut dihadiri Kapolres Kuantan Singingi AKBP Henky Poerwanto SIK, MM, serta turut hadir Wakapolres Kompol Razif, SH, Kadis Kesehatan Kuansing Helmi Ruspandi, Para Kabag, Kasat, Kasi, dan Kapolsek Jajaran Polres Kuansing.

"Kita sebagai garda terdepan dalam penanggulangan wabah Covid 19, maka seluruh personel perlu untuk menerima suntik Vaksin Sinovac," ungkapnya.

Dia menambahkan, seluruh personel wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. "saya berharap seluruh personel Polres Kuansing menerima Vaksin dan itu semua tergantung hasil Screening Kesehatan oleh vaksinator," ungkapnya dalam sambutan.

Kapolres juga menyampaikan selama pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 harus memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan kegiatan vaksinasi dengan melibatkan banyak personel ini dan telah dibagi sesuai jadwal, sehingga pelaksanaannya membutuhkan waktu setidaknya hingga tiga hari kedepan.

"Tantangan tugas kami ke depan akan semakin besar dan kompleks, bukan hanya penanggulangan wabah Covid-19, namun penanggulangan bencana alam, pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang memerlukan kehadiran Polri di lapangan," ungkap Kapolres dalam Kesempatan itu.

Dia pun menambahkan, sebab itu sangat diperlukan daya tahan tubuh yang kuat bagi setiap personel di satuan Polri. "Alhamdulillah dengan pemberian suntikan Vaksin Covid-19 semoga seluruh personel Polres Kuansing terhindar dari penularan Virus Covid-19," ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kuansing Helmi Ruspandi menyerukan harapan besar pada pencapaian target terealisasi vaksinasi tahap kedua di kabupaten itu, setidaknya pada angka realisasi hingga 70% untuk pelayanan publik. (MCR/fdl)