Rabu, 6 Safar 1442 H | 23 September 2020

Info

PEKANBARU-Pemprov Riau akan menyiapkan kontra memori banding apabila mantan Anggota DPRD Kampar Morlan Simanjuntak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru menyatakan banding.

"Kalau penggugat menyatakan banding, kita akan siapkan kontra memorinya. Karena prosedur hukumnya seperti itu,"kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Ely Wardhani didampingi Kabag Kabag Bantuan Hukum Yan Dharmadi SH MH, Selasa (11/8/20) di Pekanbaru.

Ely mengakui, sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi banding atau tidaknya penggugat ke Pengadilan Tinggi PTUN di Medan. Apabila penggugat tidak banding atas putusan majelis hakim PTUN Pekanbaru, maka gugatan itu sudah inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap-red).

"Batas waktu menyatakan banding itukan tujuh hari. Artinya, masih ada waktu dua hari lagi (Kamis-red) penggugat untuk memutuskannya,"terangnya.

Sementara kuasa hukum Morlan, Zet Sibarani SH MH mengatakan, jika pihaknya belum mengambil keputusan untuk menyatakan banding atau tidak. Pihaknya masih menunggu persetujuan dari Morlan.

"Belum lagi. Kita masih menunggu kepastian dari Pak Morlan, banding atau tidak,"ulasnya.

Lagi pula kata Zet, masih ada waktu dua hari lagi untuk menyatakan banding."Jadi kita tunggu saja,"sebutnya.

Untuk diketahui, Morlan dari Partai PDI-P itu mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru menolak SK Gubernur Riau tentang pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPRD Kampar. Morlan juga menolak dilakukan penggantian antar waktu (PAW) dirinya kepada Nazara, selaku pemenang suara terbanyak kedua.

Oleh majelis hakim PTUN Pekanbaru yang dipimpin Sri Setyowati SH MH itu, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Penggugat kemudian diberi kesempatan tujuh hari untuk menyatakan banding atau tidak.

Morlan menggugat Gubernur Riau ke PTUN karena menerbitkan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kampar. Morlan tidak menerima adanya penerbitan SK tersebut.

Sementara pihak Pemprov Riau harus menerbitkan SK Pemberhetian itu, karena memang diusulkan oleh partai politik (Parpol). Kemudian juga ada usulan dari KPU dan Bupati Kampar untuk penggantian antar waktu (PAW) Morlan.

Gubernur Riau sesuai aturan hukum harus memproses paling lambat 14 hari. Justru menjadi salah bila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Gubernur, karena dinilai melanggar undang-undang.

SK yang dikeluarkan Gubernur Riau itu telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemprov Riau dalam hal ini sifatnya menjalankan administrasi hukum. (MCR /NOR) 

Video

Gubernur Corner (19 September 2020)

Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda Riau Dan Wali Kota Pekanbaru Membahas Tentang PSBM

Konferensi Pers Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru Terkait Pelaksanaan PSBM di Kota Pekanbaru

Berita Terkait