Rabu, 3 Ramadhan 1442 H | 14 April 2021

BENGKALIS – Forum dialog yang membahas perdagangan di wilayah perbatasan menjadi ajang bagi para pelaku usaha menyampaikan sejumlah persoalan. Salah satunya adalah tentang batasan maksimal RM600 bagi para pedagang lintas batas yang perlu ditinjau ulang karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

“Banyak hal yang kita sampaikan, salah satunya adalah aturan batasan maksimal RM600 (600 ringgit) untuk sekali jalan. Nilai tersebut dulu mungkin besar, tapi sekarang sudah tidak relevan lagi. Saya minta itu ditinjau ulang,” ujar Ketua Kadin Bengkalis, Masuri kepada mediacenter.riau.go.id usai menghadiri dialog tersebut, Jumat (4/10).

Dikatakan dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka nilai RM600 ringgit sudah tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan para pelaku lintas batas. Apalagi untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di perbatasan, makin jauh dari harapan. Padahal ruh dari perdagangan lintas batas kan agar bagaimana masyarakat yang ada di kawasan pesisir dan berbatasan langsung dengan negara tetangga bisa sejahtera.

Menurut  Masusri ( Mas Bagong ) ini, untuk sekali jalan bukan hanya satu atau dua orang yang nitip, baik untuk di jual ke Malaysia maupun untuk membeli kemoditi dari negara jiran tersebut. Andai tidak dibatasi dengan nilai transaksi sebesar RM600, bisa dipastikan akan banyak barang yang diperjualbelikan antar negara.

“Di sini kita tidak membicarakan masyarakat di luar perbatasan ya, karena PLB ini kan memang khusus untuk daerah perbatasan. Namun, itu saja jumlahnya sangat banyak dan nilai RM600 seperti tidak ada harganya,” ujar Masuri seraya menambahkan nilai RM600 tersebut diberlakukan sejak kesepakatan antar dua negara Indonesia – Malaysia  melalui Border Trade Agreement (BTA); pada tahun 1970, dan sampai dengan saat ini belum ada perubahan kesepakatan.

Selain mengenai nilai nilai transaksi maksimal RM600, Masuri juga menyampaikan perlunya regulasi khusus yang mengatur daerah-daerah perbatasan. Kalau daerah-daerah lain seperti Bintan bisa mengapa Bengkalis tidak bisa sementara sama-sama berada di perbatasan negara. “Ini juga kita sampaikan dalam dialog tersebut, intinya bagaimana Pemerintah memberikan kemudahan bagi daerah perbatasan untuk bisa maju dari semua sisi bukan saja ekonomi melainkan semuanya. Katanya daerah perbatasan ini berandanya Indonesia, tentu setidaknya harus maju setara dengan negara tetangga,” kata Masuri.

Sementara itu, salah seorang narasumber dari Kemendag,  Eri Novrizal Yunas saat ditanya terkait dengan batasan maksimal transaksi RM600 sekali jalan untuk PLB lewat laut mengaku cukup memaklumi. “Batasan RM600 ringgit ini memang selalu menjadi isu menarik setiap ada dialog perdagangan perbatasan. Kita sudah cukup maklum,” ujar Eri.

Dikatakan Kemendag sendiri dan selalui berkoordinasi dengan BNPP (Badan Nasional Pengembangan Perbatasan)  sudah membahas hal ini. Namun persoalan batas maksimal nilai transaksi bukan hanya ditentukan oleh Indonesia melainkan juga Malaysia. Sehingga untuk merubah perlu ada kesepakatan bersama. Sementara terkait dengan regulasi, Pemerintah berusaha untuk membuat regulasi yang benar-benar bisa memberikan manfaat yang besar bagi semua elemen masyarakat.

“Kita di Kemendag selalu memantau persoalan-persoalan di daerah dalam membuat suatu regulasi. Bisa dikatakan regulasi-regulasi yang ada selalu bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan,” katanya seraya menambahkan dengan sudah adanya BNPP, maka setiap kebijakan yang terkait dengan daerah perbatasan selalu berkoordinasi dengan BNPP. (MC Riau/din)

Video

Gubernur Riau Melantik Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (Wantikda) Provinsi Riau

Pelantikan Penjabat Bupati Indragiri Hulu

Gubernur Riau Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

Berita Terkait

Jokowi Minta Sistem Pembinaan Atlet Nasional Direview Total

Kamis, 10 September 2020 | 00:44:11 WIB

Gubri Saksikan Haornas ke 37 Secara Virtual

Kamis, 10 September 2020 | 00:19:31 WIB