Rabu, 3 Ramadhan 1442 H | 14 April 2021

Hari  Senin, Agenda Jawaban Pemerintah Daerah

ROHIL - Hari  Senin (7/10), DPRD Rohil mengagendakan sidang paripurna jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi tentang ranperda usulan pemerintah daerah tentang pembentukan kecamatan baru

Beberapa ranperda yang telah diusulkan seperti ranperda pembentukan Kecamatan Tanjung Medan,  Kecamatan Rantau Bais dan  Kecamatan Bagan Punak serta Ranperda tentang LPP APBD 2012."Sebelumnya fraksi sudah memberikan pandangan umum, Jawaban yang disampaikan pemerintah  merupakan mekanisme proses pembentukan sebuah ranperda dikelembagaan pemerintahan daerah." kata Anggota DPRD Rohil Dodi Syahputra, saat dikonfirmasi, Minggu (6/10).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, beberapa fraksi memberikan catatan khusus yakni Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, fraksi Gabungan Bintang Kebangsaan (GBK) plus, dan Fraksi Gabungan Kebangsaan Sejahteran (GKS). Fraksi golkar hanya memberikan aplaus tanda menyetujui.

Pandangan Umum fraksi yang pernah disampikan pemerintah daerah tentang usulan pembentukan kecamatan baru disampaikan  tanggal 30 Juli 2013 lalu, maka sesuai dengan tupoksinya fraksi di DPRD memberikan pandangan umum.

Ketika itu Suryadi sebagai juru bicara dari Fraksi PDIP menyampikan pembentukan kecamatan baru merupakan usulan yang sangat bagus dalam rentang mempercepat pembangunan dan memperpendek pelayanan kepada masyarakat yang saat ini terbilang sangat jauh antara ke tiga kecamatan tersebut, hal tersebut sebagaimana diamatkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Namun fraksi PDIP memberikan catatan kepada pemerintah  daerah dalam mengajukan perda kecamatan ini harus memenuhi syarat administratif pemerintahan daerah, seperti luas daerah kecamatan, jumlah kelurahan atau desa, karena  membentuk sebuah kecamatan baru menimal harus ada 5 kelurahan atau desa," sebutnya.

Masih katanya, kecamatan baru harus minimal memiliki 10 desa dengan memiliki letak ibu kota kecamatan serta letak kantor camat. Fraksi PDIP sendiri belum melihat syarat-syarat yang diajukan oleh Pemerintah daerah, kemudian terhadap pengunaan anggaran APBD 2012, fraksi PDIP memandang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemudian Fraksi Demokrat dengan juru bicara Dodi Syaputra mengatakan fraksinya sangat mendukung atas mengajuan tiga kecamatan baru di Rohil, namun dengan catatan harus sesuai dengan aturan pemerintahan yang berlaku, kalau tidak sesuai harus di penuhi semua syaratnya karna pemekaran tersebut sangat baik untuk kesejahteraan masyarakat.

"Dan saran Fraksi Demokrat dalam pembentukan perda kecamatan baru ini kalau dapat melibatkan anggota dewan sesuai dengan daerah pemilihannya, supaya segala aspirasi masyarakat setempat dapat terwakilkan, dan terhadap pengunaan APBD 2012 fraksi demokrat memandang sudah sesuai dengan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat Rohil,"ujarnya.

Sementara Fraksi Gabungan Bintang Kebangsaan (GBK) juru bicara Zulkifli mengatakan, pembentukan kecamatan baru yang di sampaikan pemerintah daerah sudah cukup layak dan sesuai aspirasi masyarakat, apalagi ketiga kecamatan tersebut sudah lama ingin dimekarkan sesuai keinginan masyarakat

"Fraksi GBK juga memberikan saran dalam pembentukan kecamatan baru harus memenuhi syarat asministratif lainnya, di tambah dengan surat rekomendasi dari Gubernur Riau dan peta masing-masing kecamatan yang akan di mekarkan.

Karena  fraksi GBK belum ada melihat dalam pengajuan ranperda tersebut, maka untuk itu Pemkab harus dapat memenuhi syarat tersebut. Supaya  kedepannya tidak ada yang di persalahkan lagi, dan terhadap pandangan pengunaan APBD tahun 2012, fraksi GBK menyarankan hendaknya melampirkan hasil dari BPK,"katanya.

Lebih lanjut, Fraksi Gabungan Kebangsaan Sejahteran (GKS)  juru bicara Widi Murtono mengatakan, dengan luasnya Rohil saat ini ditambah jumlah penduduk yang sangat banyak, maka di pandang perlu pemekaran kecamatan baru dari jumlah Kecamatan yang ada saat ini. hal itu untuk pemerataan pembangunan yang di canangkan oleh pemerintah daerah saat ini.

"Dan fraksi GKS juga menilai Pemerintah harus mempersiapkan syarat administratif tersebut, dan fraksi GKS percaya pemerintah  daerah akan mempersiapkan syarat tersebut secara maksimal, dan  kalau bisa satu kecamatan satu ranperda saja. dan terhadap pengunaan APBD 2012 Fraksi GKS menilai sudah memenuhi peraturan yang berlaku, maka fraksi GKS tidak perlu lagi mengomentari,"tegasnya.

Terakhir Fraksi Golkar Plus dengan juru bicara Bakhtiar mengatakan, pembetukan kecamatan baru merupakan ciri khas dalam sebuah daerah otonom yang berazaskan sentralisasi global sebagai perangkat daerah, dalam artian camat nantinya harus menyampaikan hasil perkembangan kepada kepala daerah atau sekretaris daerah.

"Fraksi Golkar sangat merespon pengusulan pemekaran kecamatan ini, dan akan segera melakukan pembahasan. tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku  dan tidak melanggar aturan yang lebih tinggi dari  Perda nantinya.  Dan  terhadap pandangan pengunaan APBD 2012, fraksi Golkar Plus memandang lebih pokus dulu untuk membahas pemekaran kecamatan ketimbang pembahasan APDB P, dan pengunaan APBD 2012,"ujarnya.(MC Riau/ayu)

Video

Gubernur Riau Melantik Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah (Wantikda) Provinsi Riau

Pelantikan Penjabat Bupati Indragiri Hulu

Gubernur Riau Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

Berita Terkait

Jokowi Minta Sistem Pembinaan Atlet Nasional Direview Total

Kamis, 10 September 2020 | 00:44:11 WIB

Gubri Saksikan Haornas ke 37 Secara Virtual

Kamis, 10 September 2020 | 00:19:31 WIB