Senin, 13 Safar 1443 H | 20 September 2021

SELATPANJANG - Kinerja para legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menjadi sorotan para tokoh masyarakat di daerah ini karena dari 27 Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan lewat Badan Legislasi DPRD setempat pada 2013, tidak ada satupun yang berhasil disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah).

"Dari 27 Ranperda tidak satu pun jadi Perda, ini yg yang dikeluhkan oleh tokoh-tokoh masyarakat," ujar Ketua Yayasan Pejuang Meranti, Ramlan, Selasa (4/3) malam.

Jumlah tersebut akan ditambah 2 Ranperda lagi di tahun 2014 ini. Jadi total ada 29 Ranperda yang menjadi PR DPRD Kepulauan Meranti untuk disahkan menjelang berakhir masa tugas 3 bulan kedepan.

"April mendatang (2014, red), sudah pesta demokrasi alias pemilihan anggota legislatif. Mana lagi ada waktu untuk mereka mengesahkan sederet Ranperda tersebut, jika tidak sungguh-sungguh harusnya malu mewakili rakyat," kata Ramlan lagi.

Kenyataan ini tentunya memberikan penilaian negatif terhadap lembaga pembuat peraturan daerah tersebut. Badan Legislasi DPRD Kepulauan Meranti pun dinilai mandul dalam menghasilkan produk hukum sebagai payung pelaksana program di daerah.

"Kami melihat kawan-kawan kita itu (DPRD, red) lebih asyik bagi-bagi aspirasi, PAH air, ayam, dan lain-lain sehingga tugas pokok terabaikan. Tapi kalau Perda yang sifatnya rutin seperti Perda APBD mereka mampu menyelesaikannya," kata Ramlan. (MC Riau/san)

Video

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Rancangan Awal Kebijakan Umum

Berita Terkait

Satlantas Polres Meranti Tertibkan Pengendara Tak Pakai Masker

Selasa, 07 September 2021 | 23:29:16 WIB

Nakes di Kepulauan Meranti Mulai Vaksinasi Booster

Selasa, 17 Agustus 2021 | 21:16:09 WIB

Polres Meranti Gelar Vaksinasi Dosis Kedua

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 11:44:38 WIB

Di Meranti, Langgar Prokes Didenda Hingga Rp500 Ribu

Ahad, 25 April 2021 | 21:36:15 WIB