BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, Riau, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) kembali akan merekrut tenaga pendamping desa pada tahun anggaran 2014 untuk mengisi kekosongan di sejumlah desa, termasuk desa-desa pemekaran.

“Usulan anggaran untuk proses seleksi perekrutan tenaga pendamping ini sudah kita masukkan di RAPBD 2014. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan, proses seleksi akan segera kita lakukan begitu APBD bisa dilaksanakan,” ujar Kepala BPMPD Kabupaten Bengkalis, Renaldi kepada wartawan, Jumat (14/3).

BPMPD akan merekrut sekitar 106 tenaga pendamping bidang ekonomi dan pembangunan untuk desa-desa pemekaran ditambah dengan sekitar 30 – 40 tenaga pendamping cadangan untuk desa-desa lama. Namun, jumlah tersebut baru usulan karena dirinya akan berkonsultasi dengan Bupati terlebih dahulu.

“Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh desa pemekaran, termasuk kesiapan SDM. Kita akan berhati-hati dalam menyalurkan dana Inbup dan UED-SP agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, untuk tenaga pendamping di desa-desa pemekaran akan dilakukan kajian secara mendalam,” kata Renaldi.

Proses seleksi untuk tenaga pendamping ini sambung Renaldi akan melibatkan perguruan tinggi dan direncanakan Universitas Riau. Pihaknya akan mempelajari teknis kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. :”Yang pasti proses seleksi ini akan mengedepankan profesionalisme dan meminimalisir terjadinya praktek-praktek KKN,” kata Renaldi.

Renaldi menjelaskan, BPMPD juga akan memprogramkan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para perangkat desa, khususnya desa-desa pemekaran guna meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan desa.

Sejak awal, kata dia, memang Pemkab Bengkalis sudah mengingatkan agar desa pemekaran selalu bertanya dan belajar dengan desa induk.

Namun, lanjutnya, untuk lebih memantapkan lagi kualitas SDM desa-desa pemekaran, BPMPD akan langsung membimbing mereka hingga benar-benar memahami berbagai proses administrasi baik keuangan maupun pemerintahan di desa. (MC Riau/din)