Kamis, 11 Rabiul Akhir 1442 H | 26 November 2020

RENGAT - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, akan menerjunkan sekitar 2.000 relawan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan calon legislatif dan partai politik seperti politik uang serta kampanye hitam selama masa tenang dan hari pemungutan suara.

"Bahkan Panwaslu Inhu sudah mengintruksikan kepada Panwaslu di tingkat kecamatan dan Petugas Pemantau Lapangan (PPL) untuk siaga selama 24 jam," kata Ketua Panwaslu Inhu, Masud, kepada pers di Rengat, Ibu Kota Inhu, Senin.

Ia mengatakan, sebanyak 2.000 relawan tersebut akan melakukan pemantauan di seluruh wilayah Inhu.

"Relawan ini berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), mahasiswa dan pemilih pemula yang berasal dari para pelajar kelas XII SMA, SMK dan MA. Mereka akan berkoordinasi dengan PPL dan Panwaslu di tiap kecamatan," kata Masud lagi.

Masud mengakui, sebagian masyarakat mulai bersikap pragmatis dan cenderung transaksional menghadapi pemilu. Kondisi ini memunculkan terjadinya politik uang hingga jual beli suara yang dapat mencederai pemilu.

“Karena itu kami sudah "warning" kepada seluruh caleg agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada politik uang ataupun kampanye hitam. Sebab relawan kami akan melakukan pemantauan bersama PPL dan Panwaslu kecamatan selama 24 jam,” jelasnya.

Dijelaskan Masud, relawan yang diturunkan tersebut hanya bersifat memberikan informasi tentang adanya pelanggaran pemilu pada masa tenang dan hari pemungutan suara.

"Dari informasi itu nantinya akan diteruskan kepada PPL, Panwaslu kecamatan serta Panwaslu kabupaten," katanya.

Bahkan apabila ditemukan di lapangan terjadi pelanggaran politik uang, panwaslu akan memburu siapa yang menyuruh dan memberikan dana tersebut. Jika alat bukti sudah dinilai cukup, panwaslu akan meneruskan ke Sentra Gakumdu untuk dilakukan gelar perkara bersama polisi dan kejaksaan.

Sedangkan sanksi pidana yang akan diberikan, Masud menjelaskan, berdasarkan pasal 301 Undang-undang No 8 tahun 2012, setiap pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda senilai Rp 48 juta.

Apabila politik uang tersebut terjadi pada hari pemungutan suara, kata dia, pelakunya dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp36 juta.

“Jadi sanksi terhadap praktek politik uang ini cukup berat. Dan Panwaslu tidak akan main-main untuk mencegah terjadinya politik uang ini,” jelasnya. (MC Riau/ana)

Video

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2020

Gubernur Riau Pimpin Rakor Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Peletakan Batu Pertama Sentra Ekonomi Kreatif dan Budaya LAM Riau

Berita Terkait

BPBD Riau Turunkan Personil Bantu Korban Banjir Inhu

Jumat, 13 November 2020 | 18:05:30 WIB

SK Penlok Jalan Tol Rengat-Jambi Sudah Ditekan Gubernur Riau

Selasa, 10 November 2020 | 12:04:00 WIB

Kematian Akibat Covid-19 di Inhu Terendah di Riau

Ahad, 25 Oktober 2020 | 21:00:24 WIB

Danrem 031/WB Dampingi Aster Panglima TNI Kunker ke Inhu

Selasa, 29 September 2020 | 16:54:46 WIB

Positif Covid-19 di Inhu Hanya 25 Kasus

Ahad, 20 September 2020 | 13:13:22 WIB

BBKSDA Riau Evakuasi Beruang Madu di Indragiri Hulu

Kamis, 27 Agustus 2020 | 20:55:38 WIB

Diskes Riau Serahkan Bantuan Obat dan APD ke Inhu

Ahad, 23 Agustus 2020 | 13:43:50 WIB

Alat Medis untuk Covid-19 di Inhu Ikut Ludes Terbakar

Jumat, 21 Agustus 2020 | 22:40:17 WIB

Gudang Instalasi Farmasi Diskes Inhu Terbakar

Jumat, 21 Agustus 2020 | 16:44:25 WIB

27.020 Orang di Riau Sudah Rapid Test

Senin, 22 Juni 2020 | 14:31:03 WIB