Jumat, 20 Zulqaidah 1441 H | 10 Juli 2020

Info

PEKANBARU - Legislator Riau yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau, salah satunya membidangi masalah Hukum dan Pemerintahan, Taufik Arrakhman menanggapi serius rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang ingin merampingkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada saat ini. Menurutnya rencana tersebut apakah keinginan dari Kepala Daerah semata atau berdasarkan kebutuhan di lapangan.

"Sebelumnya di tahun 2016 lalu, dalam penetapan 40 OPD yang ada saat ini sudah melalui kajian sesuai kebutuhan. Adanya rencana perampingan, tentu ada penggabungan-penggabungan nantinya, pertanyaan apakah ini berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Apalagi Kepala Daerah masih baru dalam menjalankan roda pemerintahan. Jangan karena ada 'pembisik-pembisik' orang dekat, dilakukan perampingan," sebutnya, Jumat (29/03) melalui selulernya.

Ditambahkan oleh Politisi Gerindra ini lagi, perampingan hanya akan mengurangi jumlah OPD, sementara tugas akan jadi menumpuk pada suatu OPD tertentu. Kualitas belum tentu baik karena sulit diukur.

"Tolong dikaji dulu secara mendalam. Apalagi Gubri belum 100 hari menjalankan pemerintahan. Yang diperlukan masyarakat saat ini, hasil kerja 100 hari bagaimana membuat kondisi lebih baik dari yang sudah ada," katanya lagi sembari menyebutkan upaya perampingan juga akan memakan biaya.

Diakui juga oleh Dapil Kota Pekanbaru ini, sebelumnya dalam mengkaji 40 OPD yang sudah ada saat ini, bagaimana mendistribusikan kerja yang ada berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Jadi apakah perampingan yang tentunya dengan melakukan penggabungan-penggabungan sudah melalui kajian yang mendalam. Sehingga akan lebih menjadi efektif, efisien dan lebih baik kinerja yang dilakukan oleh OPD nantinya. (MCR/Ch)

Video

Penandatanganan Nota Kesepakatan Aplikasi Monitoring Data Bantuan Sosial

Update Covid-19 ( 8 Juli 2020 ) di Provinsi Riau

Update Covid-19 ( 2 Juli 2020 ) di Provinsi Riau

Berita Terkait