Ahad, 4 Jumadil Akhir 1442 H | 17 Januari 2021

PEKANBARU - Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau menggelar bimbingan teknis (Bimtek) implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Kamis (25/4) di Pesonna Hotel, Pekanbaru.

Kegiatan yang mengusung tema "Membudayakan keterbukaan informasi menuju desa mandiri yang transparansi berbasis teknologi" dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, Ketua KI Pusat, Gede Naraya, Ketua KIP Jambi, Indra Lesmana, Ketua KIP Sumatera Barat, Adrian Tuswandi, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Yogi Getri serta seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Sekda Ahmad Hijazi menyampaikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan visi Gubernur Riau, Syamsuar, untuk menciptakan informasi berbasis teknologi sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, Ahmad Hijazi juga menuturkan bahwa Bimtek yang diselenggarakan KIP kali ini sebagai salah satu pemenuhan hak publik serta sebuah kewajiban bagi pejabat desa untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Memberikan informasi itu kewajiban bagi pejabat desa. Masyarakat desa maupun masyarakat luar harus tahu bagaimana perkembangan dari desa,” katanya.

Ia berharap, setiap perwakilan yang mengikuti kegiatan Bimtek ini dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh serta dapat diterapkan ketika di lapangan. Ia menambahkan, Kades hendaknya mengetahui bagaimana mengelola informasi yang baik supaya tidak memunculkan kecurigaan penyelewengan dana desa di masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat dijalankan dengan baik, dan nantinya dapat diterapkan. Sehingga Kades mampu mengelola informasi dengan sebaik-baiknya,” tutur Sekda.

Sementara itu, Ketua KIP Riau Zufra Irawan menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang mengaku dari pihak tertentu mengancam Kades terkait transparansi dana desa.

Oleh sebab itu, melalui Bimtek yang diselenggarakan KI Riau, Zufra mengharapkan bisa membantu Kades untuk menyusun laporan yang baik, transparan dan dipertanggung jawabkan.

“Sehingga jika ada oknum-oknum yang menuding penyalahgunaan dana desa tidak perlu khawatir, karena sudah tersusun dengan baik,” tutupnya. (MCR/IP).

Video

Penyuntikan Vaksinasi Covid-19 Di Provinsi Riau

Wakil Gubernur Riau Pimpin Rakor Bahas Rencana Vaksin Covid-19 dan Pengetatan Prokes

Wakil Gubernur Riau Hadiri Rapat Penanganan Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi

Berita Terkait

Dorong Sagu Jadi Sumber Ekonomi Saat Pandemi Covid-19

Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:34:12 WIB

Bupati Irwan Sampaikan Isu Strategi di Kepulauan Meranti

Kamis, 24 September 2020 | 16:46:13 WIB

Bupati Meranti Beberkan Alasan Mulai Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 08 Agustus 2020 | 17:58:29 WIB

Festival Perang Air Ramaikan Imlek di Selatpanjang, Riau

Sabtu, 25 Januari 2020 | 22:16:39 WIB

Pemprov Sosialisasi P4GN di Meranti

Selasa, 03 Desember 2019 | 20:17:07 WIB

Pulau Rangsang Juga Mesti Diperhatikan Pusat

Selasa, 05 November 2019 | 21:30:42 WIB

Program BRG Bantu Perekonomian Warga

Sabtu, 03 Agustus 2019 | 09:48:27 WIB

Kepala BNPB Puji Keberhasilan Sekat Kanal

Sabtu, 03 Agustus 2019 | 09:38:46 WIB

Sekat Kanal Efektif Cegah Karhutla

Sabtu, 03 Agustus 2019 | 09:34:59 WIB