Selasa, 25 Jumadil Akhir 1441 H | 18 Februari 2020

Info

PEKANBARU - Komisi Informasi Provinsi (KIP) Riau menggelar bimbingan teknis (Bimtek) implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik kepada Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Kamis (25/4) di Pesonna Hotel, Pekanbaru.

Kegiatan yang mengusung tema "Membudayakan keterbukaan informasi menuju desa mandiri yang transparansi berbasis teknologi" dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwan Nasir, Ketua KI Pusat, Gede Naraya, Ketua KIP Jambi, Indra Lesmana, Ketua KIP Sumatera Barat, Adrian Tuswandi, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Yogi Getri serta seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Sekda Ahmad Hijazi menyampaikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan visi Gubernur Riau, Syamsuar, untuk menciptakan informasi berbasis teknologi sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Selain itu, Ahmad Hijazi juga menuturkan bahwa Bimtek yang diselenggarakan KIP kali ini sebagai salah satu pemenuhan hak publik serta sebuah kewajiban bagi pejabat desa untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Memberikan informasi itu kewajiban bagi pejabat desa. Masyarakat desa maupun masyarakat luar harus tahu bagaimana perkembangan dari desa,” katanya.

Ia berharap, setiap perwakilan yang mengikuti kegiatan Bimtek ini dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh serta dapat diterapkan ketika di lapangan. Ia menambahkan, Kades hendaknya mengetahui bagaimana mengelola informasi yang baik supaya tidak memunculkan kecurigaan penyelewengan dana desa di masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat dijalankan dengan baik, dan nantinya dapat diterapkan. Sehingga Kades mampu mengelola informasi dengan sebaik-baiknya,” tutur Sekda.

Sementara itu, Ketua KIP Riau Zufra Irawan menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek ini untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang mengaku dari pihak tertentu mengancam Kades terkait transparansi dana desa.

Oleh sebab itu, melalui Bimtek yang diselenggarakan KI Riau, Zufra mengharapkan bisa membantu Kades untuk menyusun laporan yang baik, transparan dan dipertanggung jawabkan.

“Sehingga jika ada oknum-oknum yang menuding penyalahgunaan dana desa tidak perlu khawatir, karena sudah tersusun dengan baik,” tutupnya. (MCR/IP).

Berita Terkait