PEKANBARU - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,4 triliun masih terus dalam kajian bersama DPRD Riau. 

Karena masih dalam tahap kajian, teknis skema pembayaran pun masih terlalu dini untuk diumbar. Meski begitu, diisyaratkan solusi pembayaran dilakukan tidak lain melalui skema pendapatan. 

"Jadi terlalu dini bicara skema. Biarkanlah tim tekhnis bekerja dulu, kemudian baru nanti kajian keuangan. Kalau dari sisi pendapatan ya pasti," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Hijazi, Jumat (2/8/19).

Menurut Sekdaprov, skema pembayaran melalui pendapatan daerah tersebut harus ada surplus pendapatan yang nantinya bisa menjadi 'jaminan' pembayaran. Namun begitu, mantan Kadisperindag Kota Batam ini menekankan hal tersebut semua masih dalam kajian yang belum bersifat final.

"Dari sisi pendapatan, bagaimana ada atau tidak dari sisi surplus pendapatan. Dan itu semua harus komprehensif. Jadi tidak bisa kita menjust seperti apa langkah yang dilakukan. Karena semuanya sedang berproses," ungkap Hijazi.

Lebih lanjut, Sekdaprov menyatakan rencana berhutang ke PT SMI hanya alternatif. Rencana berhutang juga bisa saja melalui bank konsorsium. 

Prinsipnya, suntikan dana segar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang selama ini menjadi persoalan dasar yang tak pernah selesai bisa terjawab. Karena itu, dibutuhkan satu terobosan untuk membangun infrastruktur di Riau. 

"Yang jelas secara regulaai boleh saja. Kita sudah konsultasi ke KPK, ke Mendagri. Secara prinsip regulasi itu ada dan diperbolehkan. Sejumlah daerah lainnya juga sudah banyak melakukan hal yang sama," papar Sekdaprov. (MCR/mtr)