Rabu, 10 Rabiul Akhir 1442 H | 25 November 2020
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Gubernur Riau, Syamsuar saat memimpin rapat tertutup Satgas Perkebunan Ilegal di ruang melati, Senin (12/8/19)

PEKANBARU - Tim Satuan Tugas (Satgas) penertiban kebun ilegal baru memulai rapat awal. Satgas ini nantinya dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution bersama lintas instansi penegak hukum seperti Kejati Riau, TNI dan Polri. 

Dari tim Satgas ini, nantinya akan melakukan pemetaan kebun-kebun ilegal, khususnya kebun sawit yang banyak tersebar di kabupaten kota di Riau. Baik yang melibatkan korporasi, maupun perorangan. 

"Ini rapat awal, dalam rangka penertiban kebun Ilegal, inikan lintas instansi termasuk melibatkan penegak hukum, jadi kita ingin memetakan dulu, keinginan kami, bagaimana pendapat kawan-kawan jadi kita bentuk tim kecil, sehingga nanti ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, usai memimpin rapat tertutup Satgas Perkebunan Ilegal di ruang melati, Senin (12/8/19).

Menurut Gubri, penertiban kebun ilegal ini masih berkaitan dengan hasil temuan kebun ilegal sebanyak 1,2 juta hektar yang sebelumnya sudah dilakukan. Namun, dari tim yang dibentuk sekarang ini, diharapkan untuk memastikan sejauh mana tindaklanjut termasuk tindakan apa yang akan dilakukan terhadap temuan kebun ilegal 1,2 juta hektar tersebut. 

"Sasaran kita tentunya apa yang sudah ditemukan KPK, DPRD dari 1,2 juta hektar. Itu yang menjadi perhatian kita. Soal penegakan sanki hukum, tergantung dari apa yang menjadi temuan nanti," ungkap Gubri.

Adapun jika adanya temuan dari tim Satgas Kebun Ilegal diluar dari 1,2 juta hektar tersebut, tentunya akan menjadi kewenangan dari tim satgas yang sudah dibentuk. Namun orang nomor satu di Riau ini juga menegaskan kehadiran dari tim Satgas ini bukan untuk menertibkan petani sawit kecil tak berizin. 

"Kriteria, tak Ada izin, dalam kawasan hutan tapi bisa saja walau pun tak berada di luar kawasan Hutan bisa saja tak berizin. Yang penting dia tak ada izin. Tapi juga yang dikawasan hutan bisa saja dalam bentuk pinjam pakai. Tapi yang perlu ditegaskan juga, dari tim yang dibentuk ini bukan untuk menertibkan petani sawit kecil tak berizin," papar mantan Bupati Siak ini. (MCR/mtr)

Video

Gubernur Riau Pimpin Rakor Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Peletakan Batu Pertama Sentra Ekonomi Kreatif dan Budaya LAM Riau

Gubernur Corner (14 November 2020)

Berita Terkait

Wagubri Paparkan Peran Zakat di Masa Pandemi Covid-19

Selasa, 24 November 2020 | 23:53:07 WIB

Wagubri Buka Rakorda BAZNAS Se-Riau 2020

Selasa, 24 November 2020 | 23:49:10 WIB

Mantan Kadinsos Riau Terima Penghargaan Bintang LVRI

Selasa, 24 November 2020 | 18:51:50 WIB

Pengelola BUMDes Diminta Tingkatkan Wawasan

Selasa, 24 November 2020 | 15:39:52 WIB

Anak Wapres Ma’aruf Amin Silaturahim ke LAMR

Selasa, 24 November 2020 | 15:36:33 WIB

Wagubri Ingatkan Sanksi Bagi ASN tak Netral di Pilkada

Selasa, 24 November 2020 | 14:29:52 WIB

LVRI Berikan Tanda Penghargaan Ke 6 Veteran Provinsi Riau

Selasa, 24 November 2020 | 14:16:13 WIB

Kasus Penderita DBD Riau Turun Drastis

Selasa, 24 November 2020 | 13:52:12 WIB

Sinergitas Diperlukan Untuk Pencegahan Narkoba 

Selasa, 24 November 2020 | 13:35:35 WIB

Harga Sawit Naik Jadi Rp2.181,87 per Kg

Selasa, 24 November 2020 | 12:19:55 WIB

Gubri Akan Jadi Pembicara Dalam ICCF 2020

Selasa, 24 November 2020 | 11:24:03 WIB

Satgas Ingatkan Masyarakat Untuk Tetap Taat Prokes

Selasa, 24 November 2020 | 11:21:31 WIB

Wagubri Resmikan Rakerda LVRI Provinsi Riau Tahun 2020

Selasa, 24 November 2020 | 11:07:04 WIB