Senin, 19 Zulhijjah 1440 H | 19 Agustus 2019

Gubernur Riau, Syamsuar saat memimpin rapat tertutup Satgas Perkebunan Ilegal di ruang melati, Senin (12/8/19)

PEKANBARU - Tim Satuan Tugas (Satgas) penertiban kebun ilegal baru memulai rapat awal. Satgas ini nantinya dipimpin oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution bersama lintas instansi penegak hukum seperti Kejati Riau, TNI dan Polri. 

Dari tim Satgas ini, nantinya akan melakukan pemetaan kebun-kebun ilegal, khususnya kebun sawit yang banyak tersebar di kabupaten kota di Riau. Baik yang melibatkan korporasi, maupun perorangan. 

"Ini rapat awal, dalam rangka penertiban kebun Ilegal, inikan lintas instansi termasuk melibatkan penegak hukum, jadi kita ingin memetakan dulu, keinginan kami, bagaimana pendapat kawan-kawan jadi kita bentuk tim kecil, sehingga nanti ada tahapan-tahapan yang akan kita lakukan," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, usai memimpin rapat tertutup Satgas Perkebunan Ilegal di ruang melati, Senin (12/8/19).

Menurut Gubri, penertiban kebun ilegal ini masih berkaitan dengan hasil temuan kebun ilegal sebanyak 1,2 juta hektar yang sebelumnya sudah dilakukan. Namun, dari tim yang dibentuk sekarang ini, diharapkan untuk memastikan sejauh mana tindaklanjut termasuk tindakan apa yang akan dilakukan terhadap temuan kebun ilegal 1,2 juta hektar tersebut. 

"Sasaran kita tentunya apa yang sudah ditemukan KPK, DPRD dari 1,2 juta hektar. Itu yang menjadi perhatian kita. Soal penegakan sanki hukum, tergantung dari apa yang menjadi temuan nanti," ungkap Gubri.

Adapun jika adanya temuan dari tim Satgas Kebun Ilegal diluar dari 1,2 juta hektar tersebut, tentunya akan menjadi kewenangan dari tim satgas yang sudah dibentuk. Namun orang nomor satu di Riau ini juga menegaskan kehadiran dari tim Satgas ini bukan untuk menertibkan petani sawit kecil tak berizin. 

"Kriteria, tak Ada izin, dalam kawasan hutan tapi bisa saja walau pun tak berada di luar kawasan Hutan bisa saja tak berizin. Yang penting dia tak ada izin. Tapi juga yang dikawasan hutan bisa saja dalam bentuk pinjam pakai. Tapi yang perlu ditegaskan juga, dari tim yang dibentuk ini bukan untuk menertibkan petani sawit kecil tak berizin," papar mantan Bupati Siak ini. (MCR/mtr)

Berita Terkait