Senin, 25 Muharram 1441 H | 23 September 2019

PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) perwakilan Riau, Intsiawati Ayus menyebutkan bahwa salah satu tugas terbesar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau saat ini adalah mensosialisasikan larangan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh kepala desa (kades) yang ditandatangani oleh camat setempat.

Intsiawati Ayus menjelaskan, sejak tahun 2017 lalu, tidak lagi diperbolehkan menerbitkan SKT oleh kades, bahkan jika kedapatan atau dilaporkan ke pihak berwajib bisa dikenakan sanksi pidana dan kurungan penjara.

"Tidak ada lagi terbit SKT, jadi masyarakat harus tahu itu begitu juga kades. Tugas besar pemprov mensosialisasikan itu agar masyarakat paham," ucapnya, di Ruang Rapat Kenanga Kantor Gubernur Riau, Senin (9/9).

Tambahnya, saat ini banyak sekali kades-kades se Provinsi Riau yang belum mengetahui sistem tersebut. Sehingga ketika terjadi sengketa, permasalahan SKT masih menjadi pokok permasalahan yang menjadi pegangan masyarakat untuk diajukan ke pihak hukum.

"Banyak yang bersengketa pegang SKT dari kades, seolah merasa benar. Padahal SKT tidak berlaku lagi, jika ketahuan masih menerbitkan SKT bisa dipidana. Makanya ini kasus besar yang menjadi tanggung jawab pemerintah," tegas anggota DPD RI ini.

Intsiawati Ayus mengatakan, sejak dirinya berfokus pada permasalahan sengketa lahan, banyak sekali kasus-kasus yang ia tangani perihal surat ganda dan surat-surat kepemilikan yang tidak jelas. Sehingga mengakibatkan konflik yang tidak pernah usai di masyarakat.

"Yang ini merasa benar, yang itu juga demikian, karena masing-masing punya surat. Kebanyak dua-duanya salah, tapi masih bersikukuh benar," ujarnya.

Ia berharap, instruksi sosialisasi sistem penerbitan surat tanah segera disampaikan Pemprov Riau kepada kabupaten/kota se Provinsi Riau, sehingga kasus sengketa lahan tidak lagi terjadi.

"Mohon segera instruksikan ke kabupaten/kota, itu tugas Pemprov Riau menyampaikannya," ucap Intsiawati Ayus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Muhammad Syahril. Menurutnya, sosialisasi larangan penerbitan SKT sangat penting untuk segera dilakukan.

Muhammad Syahril menuturkan, pemahaman masyarakat masih dangkal dalam surat menyurat dan informasi seputar lahan lainnya. Terangnya, tugas pemerintah mulai dari Kabupaten/kota dan Provinsi adalah memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

"Lebih cepat disosialisasikan lebih baik. Semakin banyak masyarakat tahu, semoga permasalahan sengketa lahan segera teratasi," tutupnya. (MCR/IP)

Berita Terkait

Info MC Riau ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) Pekanbaru tanggal 23/09/19 Pukul 05.00 WIB ISPU 630 kategori berbahaya MC Riau Gubernur Riau senin pagi tanggal 23/09/19 jam 08.00 WIB Konfrensi Pers di Posko Mediacenter Karhutla Jl.Gajah Mada No.26 MC Riau (22/09/19) Gubernur Riau Tinjau Posko Kesehatan dan Rumah Singgah MC Riau Update hotspot perwilayah Provinsi tanggal 22/09/19 pukul 06.00 WIB sebagai berikut : Riau (211), Jambi (799), Lampung (43), Sumbar (8), Sumsel (619), Sumut (3), Kepri (15), Babel (71) MC Riau Update hotspot tanggal 22/09/19 pukul 06.00 WIB , Riau (211) titik api dengan rincian sebagai berikut : Bengkalis (9), Meranti (5), Kampar (12), Dumai(6), Kuansing (5), Pelalawan (36), Rohil (25), Inhil (68), Inhu (45)