Senin, 22 Rabiul Awwal 1441 H | 18 November 2019

Operasi Tangkap Tangan (OTT). Serem ya? Kedengerannya sih serem. Awal-awal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT, serem banget ngeliat-nya. Tapi begitu liat yang ditangkap senyum-senyum cengengesan, ah jadi ilang seremnya, hehehe...

Apalagi setelah ratusan kali komisi anti rasuah itu melakukan OTT. Kok kayaknya dah jadi biasa aja. Dah jadi berita sehari-hari. Toh sekali lagi yang ditangkap kayak ga ada takutnya. Senyum-senyum bae. Paling di penjara 4 atau 5 tahun atau lebih, setelah itu, kalau umur panjang, masih bisa menikmati sisa-sisa kekayaan yang mungkin dikumpulkan melalui praktik korupsi.

Dari kejadian demi kejadian, terlihat sekali bahwa hukum atas pidana korupsi seperti tidak ada efek jeranya. Dari sini seharusnya para pengambil keputusan bisa menyimpulkan bahwa sanksi pidana atas praktik korupsi harus lebih tegas. Naikkan berlipat-lipat. Bila perlu hukum mati.

Kira-kira siapa lagi yang berani korupsi kalau yang dihadapi “tiang gantungan”? Pokoknya asal korupsi, apalagi dalam jumlah yang cukup besar, tembak mati. Termasuk keluarganya yang ikut menikmati, penjarakan sampai “busuk” di penjara.

Kira-kira masih adakah terpidana korupsi yang berani mendada-dadakan tangannya di depan kamera tivi andai sanksi pidananya seberat itu? Rasanya pasti orang berfikir seribu kali untuk korupsi.

Tapi sebelum sanksi hukum yang berat itu ditegakkan, tentu alangkah bijaknya andai para pengambil keputusan di negeri ini mencari lebih dalam apa sebenarnya akar masalah sehingga praktik korupsi seperti tak menemukan titik akhir.

Politik High Cost

Sistem politik di Indonesia yang berbiaya mahal (high cost), sepertinya menjadi salah satu sebab utama. Selama sistem politik memberikan ruang yang leluasa bagi para politisi yang transaksional. Barter suara dengan uang, maka ambisi untuk korupsi atau menyalahgunakan kekuasaan akan tetap tinggi.

Sebab, jabatan yang diraih dengan modal yang besar, tentu harus untung. Minimal impas. Caranya, ya korupsi. Apalagi.

Rasanya sudah sangat kasat mata, walau sulit membuktikan, seluruh kita menyaksikan, bagaimana kotor dan brutalnya sistem politik transaksional. Sayangnya, sebagian masyarakat malah justru menikmati. Bahkan cenderung masa bodoh. Kendati suaranya sudah ditukar dengan selembar uang bergambar Soekarno.

Terpilihnya orang-orang yang “kurang cerdas” tapi banyak uang dalam Pemilu, hanya mungkin terjadi dalam sistem politik yang transaksional. Ketika mereka mendapat jabatan, yang dipikirkan bukan lagi nasib rakyat. Karena suara rakyat sudah mereka beli. Tapi yang mereka perjuangkan adalah kepentingan diri mereka sendiri.

Gaji Minim

Selain sistem politik yang high cost, penghargaan negara atau gaji para pejabat tinggi khususnya dari kalangan eksekutif, seperti kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota), sepertinya memang kurang wajar.

Masak seorang bupati gajinya hanya sekitar Rp6 juta. Sementara ekspektasi masyarakat terhadap kepala daerah itu sangat tinggi.

Setiap kepala daerah turun atau berkunjung ke masyarakat, maka pasti masyarakat berharap ada bantuan dari sang kepala daerah. Tapi anehnya, banyak bantuan-bantuan yang dulu dengan mudah diberikan seorang kepala daerah, sekarang tidak bisa sama sekali.

Ambil contoh, misalnya ketika sang kepala daerah meninjau rumah ibadah seperti mesjid, dulu kepala daerah bisa langsung sebut angka besaran bantuan, karena bisa saja diambilkan dari uang perbantuan atau dana taktis. Tapi sekarang alokasi dana taktis sudah tidak ada.

Akhirnya kadang, karena merasa malu tidak membantu, sang kepala daerah terpaksa nyumbang atas nama pribadi. Tentulah angkanya tidak seberapa.

Sebenarnya, dalam rapat-rapat yang melibatkan para kepala daerah, masalah gaji kecil ini sudah sering jadi perbincangan. Tapi entah mengapa belum juga ada solusi terbaik atas masalah tersebut.

Kasus Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang memposting besaran gajinya yang hanya lebih-kurang Rp6 juta di media sosial, barangkali adalah puncak dari kekesalan seorang kepala daerah.

Memang diakui, seorang kepala daerah masih menerima tunjangan dalam bentuk lain. Tapi sepertinya belum juga sebanding antara jabatan dengan gaji yang diterima. Karena sekali lagi, ekspektasi masyarakat terhadap seorang kepala daerah itu sangat tinggi.  

Hari ini kita kembali prihatin, karena KPK lagi-lagi meng-OTT Bupati Indramayu, Supendi bersama Kepala Dinas dan beberapa rekanan. Rasanya baru beberapa minggu yang lalu KPK meng-OTT kepala daerah yang lain.

Satu per satu di-OTT. Entah sampai kapan negeri ini disibukkan oleh OTT, OTT dan OTT lagi, lagi dan lagi. Wallahu’alam...

Catatan Erisman Yahya, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik/Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Riau

Berita Terkait