Kamis, 25 Rabiul Awwal 1441 H | 21 November 2019

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam prinsipnya sangat mendukung adanya penambahan anggota peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, dalam acara rapat koordinasi antara Pemprov Riau bersama bupati/walikota se Provinsi Riau terkait review iuran budget sharing TA 2020. Berlangsung di Premiere Hotel Pekanbaru, Senin (21/10).

Edy Natar menyebutkan, adanya penambahan anggota ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjangkau masyarakat kurang mampu dalam hal pelayanan kesehatan.

Namun ia menambahkan, penambahan anggota tersebut harus sejalan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah di update setiap tiga bulan sekali oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

"Sangat mendukung adanya penambahan jumlah anggota JKN-KIS, apalagi untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi itu semua mesti dipertimbangkan penerima yang layak dan tidak layak, jangan sampai program tidak tepat sasaran," ungkap Wagub Riau ini.

Tambahnya, memang saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum memiliki JKN-KIS. Jelasnya, salah satu solusi dalam menangani hal tersebut adalah dengan mengalokasikan pajak rokok di bidang kesehatan.

"Seyogyanya memang dialokasikan kesana, itu perlu pengkajian ulang demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama," katanya.

Jelas Edy Natar, beberapa waktu lalu Pemprov Riau telah mengadakan pertemuan dengan pihak BPJS Kesehatan untuk membicarakan kenaikan tarif iuran BPJS. Sebutnya, kenaikan BPJS ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Banyak yang demo dengan kenaikan tarif BPJS, ini perlu segera kita carikan solusi," sebutnya. (MCR/IP)

Berita Terkait