Kamis, 25 Rabiul Awwal 1441 H | 21 November 2019

PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi dengan lantang menyebutkan, Biro Ekonomi adalah suatu instansi yang harus bertanggung jawab terhadap masalah perkembangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemprov Riau.  Untuk itu diminta ada terobosan bagaimana bisa mendatangkan untung atau deviden menambah PAD.

"Kita lihat keberadaan BUMD yang kita miliki sekarang ada yang untung dan ada yang tidak.  Modal habis sementara untung tidak ada.   Jadi kita minta ada upaya atau terobosan dari Biro Ekonomi bagaimana BUMD ini bisa mendatangkan PAD," sebutnya , Selasa (22/10) sembari mengakui beberapa hasil hearing yang telah dilakukan pihaknya sebelumnya dengan Biro Ekonomi.

Lebih jauh dikatakan oleh politisi PPP ini, pihak Komisi III ingin ada satu badan atau kelembagaan yang mengawasi khusus keberadaan dari BUMD yang ada ini.  Sehingga setiap 'gerak-gerik' BUMD ada yang mengawasi.  "Misalnya ada satu BUMD yang diberi modal sekitar Rp 7 miliar.  Jadi setiap kegiatan yang dilakukan  ada satu Badan yang mengawasi.  Sehingga modal yang diberikan akan dapat dipantau dan betul-betul dapat berkembangnya BUMD tersebut," tambahnya.

Sebagaimana yang dimaklumi BUMD milik pemprov ada tujuh yaitu PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Askrida, PT Jamkrida, PT Riau Airlines (RA), PT Riau Petroleum (RP). (Ch)

Berita Terkait