Sabtu, 18 Rabiul Akhir 1441 H | 14 Desember 2019

Info

PEKANBARU - Ketua Umum FKPMR DR. drh. H. Chaidir, MM mengungkapkan bahwa Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) hadir mengambil posisi bridging distance (menjembatani jarak) dan membuka ruang diskusi dan merumuskan pokok pikiran untuk merespon tuntutan transformasi ekonomi.

Hal tersebut diungkapkannya pada saat Pengukuhan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Masa Khidmat 2019-2024, di Gedung Daerah Balai Serindit, Minggu (10/11/2019).

Sebagai sebuah organisasi perjuangan yang lahir dari rahim reformasi, Chaidir mengingatkan kepada seluruh hadirin yang hadir pada pelantikan FKPMR untuk awareness memandang masa lalu dan menatap masa depan. 

"Hadapi tuntutan zaman dengan menempatkan marwah Melayu pada tempat yang tinggi dan terpuji," ujarnya.

Dalam rentang waktu 21 tahun sejak FKPMR lahir, lanjut Chaidir, fenomena sosial dengan mudah dapat terlihat. Berdasarkan indikator makro, angka kemiskinan di Riau tinggal lebih kurang 8% jauh menurun dari angka sekitar 30% di awal reformasi.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Riau dalam sepuluh tahun terakhir jauh berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini tentu saja membawa konsekuensi pada ketersediaan lapangan pekerjaan.

Ia menungkapkan, sinergi pengembangan ekonomi melalui Konsep Konektivitas Pembangunan, antara program pembangunan swasta (dunia usaha dan masyarakat) dengan program pemerintah adalah sebuah skema menarik.

"Pengembangan industrialisasi sebagai Core Economy Riau perlu diiringi dengan penyiapan SDM yang profesional untuk mengisi dan menangkap peluang ekonomi dalam industrialisasi tersebut," terangnya.

FKPMR, katanya, harus memosisikan diri sebagai yang menjembatani jarak tersebut melalui diskusi-diskusi dengan berbagai kelompok untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Serta membuat kanal-kanal perwujudan tanggung jawab sosial korporat dan pemerdayaan masyarakat Melayu secara lebih substansial dan instrumental.

Terkait Blok Rokan yang akan berakhir kontraknya pada tahun 2021 mendatang, saat ini pihaknya (FKPMR, red) tengah menyusun pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, pihak DPR-RI, Gubernur Riau Syamsuar, serta DPRD Riau terkait.

"FKPMR ingin agar masyarakat Riau memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pengelolaan Block tersebut," jelas mantan Ketua DPRD Riau periode 1999-2004 ini.

Ia juga menginginkan agar Operasional Block Rokan ini dijadikan peluang usaha bagi pelaku usaha tempatan khususnya Melayu Riau sekaligus sebagai lapangan kerja bagi anak daerah Riau, serta menjadi training ground bagi SDM daerah sehingga tercipta adanya transfer knowledge maupun transfer technology.

Di era Industri 4.0 yang mana tantangan pun telah berubah, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Riau umumnya dan masyarakat Melayu Riau pada khususnya untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah ke depan.

"Kita bentuk insan-insan yang mampu bekerja cepat, bekerja keras dan bekerja produktif," tutupnya. (MCR/Zak)

Berita Terkait