Senin, 13 Rabiul Akhir 1441 H | 09 Desember 2019

Info

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan media sosial (Medsos) sebagai alat pencegahan korupsi di tanah air. KPK menggencarkan pengguna media sosial untuk mengajak banyak pihak agar ikut serta dalam pencegahan korupsi sehingga tidak terlibat di dalamnya.

Hal tersebut dibenarkan Supervisi KPK, Juned Junaidi saat menghadiri Workshop Komunikasi Program Pencegahan Korupsi Melalui Media Sosial Bagi Pemerintah Daerah se Provinsi Riau, di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (14/11/19).

Ia mengatakan bahwa saat ini hampir semua orang sudah mengenal media sosial dan Indonesia termasuk dalam 10 negara pengguna internet terbesar didunia.

"Oleh karenanya pengguna media sosial bisa menyuarakan semangat antikorupsi," ujarnya.

Selain itu, Juned juga berharap media sosial yang dikelola suatu lembaga atau pemerintah daerah tidak hanya sekedar menyuarakan informasi terkait tugas pokok dan pencapaian instansi saja. Namun, juga bisa menggambarkan berbagai kebijakan yang memiliki semangat antikorupsi.

"Itu sudah merupakan bentuk kampanye antikorupsi," ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan bahwa kampanye antikorupsi bisa disuarakan di media massa.

"Ini bisa disuarakan melalui gambar, tulisan bahkan video kreatif mengenai pencegahan korupsi yang kemudian di share ke media sosial," ungkapnya.

Ia juga mengajak kepada semua pihak agar bijak dalam bermedia sosial. Melalui media sosial merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dan kemudian memberikan edukasi dan wawasan serta informasi kepada masyarakat.

"Dengan ini aksi gerakan kampanye melalui media sosial cepat diterima masyarakat karena tanpa batasan instansi, administrasi, tanpa batas waktu dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja," tutupnya. (MCR/NV)

Berita Terkait