Senin, 13 Rabiul Akhir 1441 H | 09 Desember 2019

Info

PEKANBARU - Sekitar sepuluh orang anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dari Komisi B, Rabu (20/11) lakukan study banding ke DPRD Riau.  Kedatangan dalam 'mempelajari' atau bertukar pikiran terkait masalah e-Pokir (pokok pokiran) anggota DPRD.

Kedatangan wakil rakyat dari provinsi tetangga yang dipimpin oleh Ketua Komisi B Fajmi Anwar Nasution itu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardiyanto di ruang kerjanya. 

"Silaturahmi dengan kawan-kawan yang datang dari Padang Lawas, berkonsultasi masalah e-pokir," jelas Hardiyanto setelah pertemuan saat dikonfirmasi.

Lebih jauh dikatakan politisi Gerindra ini, yang jadi pertanyaan ingin mengetahui permasalahan dan tata cara e-pokir yang silakukan mulai dari mekanismenya hingga masuk dalam RAPBD. 

"Kalau di kita madalah inikan sudah lewat. Saat ini kita sedang atau sudah pembahasan RAPBD 2020," sebutnya.

Disampaikan juga, dirinya sudah menyampaikan panjang lebar  masalah e-pokir ini mulai penyaringannya di masyarakat lewat Reses dan diusulkan di RAPBD untuk dilaksanakan. 

"Masalah e-pokir ini sama saja baik di DPRD Riau maupun tempat lain. Tidak semua e-pokir anggota dewan yang bisa terakomodir. Ini tergantung ketersediaan anggaran dan skala prioritas," tambahnya.

"Untuk itu pihaknya menghimbau pada masyarakat untuk tidak berpikiran negatif kalau seandainya e-pokir yang sudah disampaikan belum dikerjakan. Hal ini bisa saja karena keterbatasan anggaran atau skala prioritas yang jadi persoalan.  Untuk anggota dewan periode 2019-2024, e-pokirnya sudah bisa masuk dalam kegiatan APBD tahun 2020 dan 2021," tambahnya.

Sebagaimana dimaklumi, E-Pokir merupakan aplikasi yang akan diisi (diinput) masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara online untuk kemudian ditindaklanjuti Badan anggaran (bangar) untuk diajukan kepada eksekutif dalam perencanaan APBD. (MCR/Ch)

Berita Terkait