Senin, 13 Rabiul Akhir 1441 H | 09 Desember 2019

Info

PEKANBARU - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Erisman Yahya melepas Tim Kolaborasi Monitoring Sosial Audit ke Kabupaten Rokan Hulu di ruang rapat Diskominfotik, Rabu (20/11).

Adapun tim sosial audit yang terdiri dari perwakilan dari 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berjumlah 18 orang, dan 5 orang dari komunitas Fitra ini akan dilepaskan tepatnya di Kecamatan Rambasamo.

Diungkapkan oleh Kabid IKP Diskominfotik Provinsi Riau, Erisman Yahya bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan (Informasi dan pengetahuan) Program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Riau terkait dengan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP), serta Pertanian dan Perkebunan. 

Selain itu, lanjut Erisman, juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan bisnis proses pelayanan publik (Regulasi, Aturan, Mekanisme Pelayanan, dan lain-lain), serta mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan di Riau yang berhubungan dengan program di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

"Juga untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Provinsi Riau kepada masyarakat melalui partisipasi masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, fokus yang menjadi tempat kegiatan ini adalah di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi Kuansing, dan Kabupaten Siak.

Untuk di Kabupaten Rohul, kegiatan ini diadakan di Desa Pasir Maju dan Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambasamo. Di Kabupaten Kampar diadakan di Desa Air Tiris, Kecamatan Air Tiris. Di Kabupaten Kuansing diadakan di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti. Sedangkan di Kabupaten Siak diadakan di Desa Teluk Batil, Kecamatan Sungai Apit.

Erisman kemudian menjelaskan, target kegiatan adalah kelompok tani, kelompok masyarakat penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sarana Pertanian, Bantuan Operasional Sekolah (BOS),PIP, Zonasi, Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) dan bantuan Infrastruktur Jalan serta Irigasi.

Dalam pertemuan ini Dinas Kesehatan Provinsi Riau membahas keluhan masyarakat tentang Jaminan Ksesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), agar masyarakat dapat secara mendalam memahami program ini. 

Dengan adanya kegiatan ini, ia berharap dapat menginisiasikan kelompok-kelompok yang hadir pada acara ini kedepannya untuk dapat dibentuk menjadi kelompok informasi masyarakat (KIM).

"Semoga dapat menjadi mitra Kominfo didalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah," tutupnya. (MCR/Zak) 

Berita Terkait