Selasa, 25 Jumadil Akhir 1441 H | 18 Februari 2020

Info

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengimbau Pemerintah Kabupaten/kota untuk menggesa penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya batas akhir Penyampaian acuan penggunaan anggaran untuk diverifikasi. 

Langkah ini dinilai penting untuk menjadi perhatian agar tidak terkendala di kemudian hari. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau melakukan verifikasi sesuai dari usulan yang masuk. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menilai, hal itu penting untuk menjadi perhatian mengatakan, pihaknya akan memproses verifikasi setiap usulan yang disampikan ke provinsi. Dengan waktu yang tersedia diharapkan  daerah untuk menggesa proses pengajuan dan verifikasi di Pemerintah Provinsi Riau. 

“Usulan yang masuk tentunya segera kita proses. waktunya masih ada jadi masih on progres, jadi kita tunggu sampai batas waktu sampai tanggal 30 November,” tuturnya. 

Dengan kondisi itu diharapkan tahapan tersebut dapat menjadi perhatian ekstra. Karena Keterlambatan dalam pengajuan proses verifikasi anggaran tersebut tentunya ada konsekuensi.

Salah satu imbas yang dapat dirasakan adalah kepala daerah beserta anggota legislator kota/kabupaten yang terlambat terancam menerima sanksi berupa penundaan insentif. Dengan waktu yang tersedia diharapkan dapat dimaksimalkan secara efektif sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (MCR/mz) 

Berita Terkait