Sabtu, 18 Rabiul Akhir 1441 H | 14 Desember 2019

Info

PEKANBARU - Nama besar Riau sebagai daerah penghasil sumberdaya alam migas tinggal kenangan. Potensi tersebut sudah terus mengalami penurunan akibat eksplorasi secara berkelanjutan. Kendati demikian, perhatian Pemerintah Pusat untuk tanah melayu ini masih belum seperti yang diharapkan.

Terkait hal tersebut langkah perjuangan untuk mendapatkan hak yang proporsional terus didengungkan. Baik dari tingkat lokal hingga dari perwakilan masyarakat Riau di kancah nasional.

Seperti perjuangan yang disuarakan Anggota DPR RI Dapil Riau, Abdul Wahid. Menurutnya, Riau sejatinya perlu mendapatkan perhatian ekstra dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan dan infrastruktur.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM), putra Inhil tersebut mpertanyakan komitmen negara kepada daerah terkait Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Menurutnya, porsi untuk daerah dan keterlebitan daerah sejatinya perlu dirumuskan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam di Riau.

“Kalau saat ini lifting minyak terus mengalami penurunan. UU DBH baru ada baru-baru ini. Kami tak akan protes jika semua ini seimbang. Pembangunan Riau pada negara melimpah, tapi pendekatan negara ke Riau sangat minim,” terangnya, Jumat (29/11).

Ia mencontohkan perhatian dari sisi infrastruktur. Dimana, belum terlihat sama sekali proyek negara yang signifikan oleh Riau. Begitu juga untuk pengelolaan Blok Rokan yang merupakan ladang minyak terbesar di Indonesia akan dikelola PT Pertamina mulai tahun 2021 mendatang yang sejatinya perlu melibatkan daerah dan stakeholder terkait. Ia merespon positif soal Participating Interest (PI) 10 persen. Hanya saja, kebijakan itu masih dinilai belum merata.  

“Tapi rupanya PI ini berbeda-beda, rupanya Aceh bisa 20 persen PI nya. Kok Riau cuma 10 persen. Ini yang perlu juga diperjelas pusat untuk daerah penghasil migas seperti Riau,” imbuh Politisi PKB ini. (MCR/mz)

Berita Terkait