Sabtu, 2 Safar 1442 H | 19 September 2020

Info

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mulai menggratiskan biaya sekolah menegah atas (SMAN), sekolah menengah kejuruan (SMKN) dan sekolah luar biasa negeri (SLBN) mulai tahun ajaran baru tahun 2020.

Di mana, Pemprov Riau sendiri telah mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan untuk melaksanakan program wajib belajar (Wajar) 12 tahun mencapai Rp443 miliar dalam APBD Riau 2020.

Ketua Umum Forum Komite (Forkom) SMAN/SMKNLSLBN Provinsi Riau, Delisis Hasanto mengatakan, bahwa secara keseluruhan pemerintah telah menaikan anggaran kebutuhan pendidikan SMAN sebesar Rp2,9 juta per tahun per siswa dan SMKN sebesar Rp3,1 juta per tahun per siswa.

Yang awalnya, biaya pendidikan ini dialokasikan melalui Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) semula SMAN sebesar Rp400.000, menjadi Rp1,5 juta per tahun per siswa dan SMKN semula Rp500ribu menjadi Rp1,6 juta per tahun per siswa.

"Hal tersebut mengalami kenaikan kurang lebih 300 persen, dan ditambah lagi dengan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) sebesar Rp1,4 juta untuk SMAN dan Rp1,5 juta untuk SMKN," kata Delisis di ruang komite SMAN 8 Pekanbaru, Senin (9/12/2019).

Dengan cukupnya kebutuhan biaya minimum oleh Pemprov Riau untuk jenjang pendidikan SMAN dan SMKN tersebut, maka tegas Delisis, tidak ada lagi pungutan yang bersifat wajib, mengikat dan jumlahnya ditetapkan oleh komite dan sekolah pada peserta didik.

Di samping itu, ia juga mengingatkan agar semua peserta didik harus diberlakukan sama tanpa melihat latar belakang ekonomi masyarakat baik orang kaya maupun dari keluarga tidak mampu sama-sama menikmati pendidikan tanpa pungutan.

Khusus dari keluarga tidak mampu menjadi tanggung jawab pemerintah melalui program bantuan dari pemerintah pusat berupa KIP dan di daerah berupa bantuan pakaian, sepatu dan sebagainya. 

"Dengan anggaran yang cukup fantastis ini, Forum Komite SMA/SMK/SLB Negeri Provinsi Riau melarang dengan tegas adanya pungutan uang komite di sekolah, walaupun dengan alasan SPP, iuran, uang pembangunan, infrasuktur sekolah, pemeliharaan sekolah, tenaga keamanan sekolah, kegiatan ekstrakulikuler sekolah, guru honor komite, dan tenaga honor pendidikan lainnya," tegasnya.

Apalagi menurut perhitungan Disdik Riau, alokasi anggaran sebesar ini sudah cukup untuk menyelenggarakan kegiatan sekolah dengan baik. Makanya, Delisis pun mengingatkan agar komite dan penyelenggaran sekolah tidak ada lagi yang melakukan pungutan di sekolah.

"Kalau memang terbukti ada yang pungli akan kami tegur. Jika tidak ada perubahan dan tidak mengindahkan, maka akan kami proses. Kami akan berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menindak pelaku sesuai peraturan yang berlaku. Ancamannya bisa dibekukan dan penjara," tegas Delisis didampingi Sekretaris Umum Forkom Sekolah Riau, Drs Arbi MM; dan Ketua Pengarah Forkom Sekolah Riau, Kampriwoto. (Mcr/rat)

Video

Gubernur Riau Hadiri Panen Perdana Kebun Jagung Kelompok Tani Goro SAE Riau

Gubernur Corner (12 September 2020)

Gubernur Riau Meninjau Penempatan Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Di Rumah Sehat Rusunawa Rejosari

Berita Terkait