PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau, menggelar rapat koordinasi untuk menjalankan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 tahun 2012 tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang dapat berperan untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan meperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

"Ini sebagai wujud kepedulian terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kabupaten Pelalawan, maka penguatan peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) harus dtingkatkan," ujar Bupati Pelalawan M Harris saat membuka rapat koordinasi PSKS Pelalawan yang ditaja Diskessos Selasa (6/5) di Auditorium Kantor Bupati Pelalawan.

Ia mengatakan, PSKS merupakan komponen terdepan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Untuk itu, diharapkan unsur dalam PSKS ini dapat memaksimalkan perannya serta siap untuk memberikan dukungan nyata terhadap upaya yang dilakukan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pelalawan, khususnya membantu mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi ditengah masyarakat masing-masing kecamatan yang ada dikabupaten Pelalawan.

"Sedangkan dalam PSKS ini, ada 12 unsur yang termasuk dalam PSKS ini yakni pekerja sosial profesional (PSP), pekerja sosial masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga kesejahteraan sosial (LKS), Karang taruna (KT), Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), keluarga pioner (KP), wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat (WKSKBM), wanita pemimpin kesejahteraan sosial (WPKS), penyuluh sosail (PS), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) dan Dunia Usaha," tegasnya.

Dijelaskan mantan Ketua DPRD Pelalawan ini, bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan Pemkab Pelalawan masih memiliki keterbatasan dan kelemahan. Namun, secara bertahap telah membawa kabupaten Pelalawan kearah kondisi yang semakin baik. Dan ini dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2013 dengan persentase sebesar 11,11 persen dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 12,80 persen. Dengan demikian, maka penurunan angka kemiskinan ini telah mendekati target capaian akhir RPJMD 2011-2016 kabupaten Pelalawan.

Untuk mencapai target akhir RPJMD 2011-2016 Pelalawan ini, kata dia, maka telah ditetapkan pula tujuh prioritas pembangunan kabupaten Pelalawan yakni Pelalawan sehat, cerdas, Terang, lancar dan PPIDK, serta program peningkatan ketahanan pangan dan perkebunan, pengembangan objek wisata Bono dan program pembangunan kawasan Teknopolitan Pelalawan.

Namun demikian, kata dia, untuk mencapai hal tersebut, maka saya sangat mengharapkan dukungan semua pihak dan semua komponen lapisan masyarakat termasuk unsur PMKS Pelalawan, sehingga program-program yang telah direncanakan dalam target RPJMD termasuk pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, dapat terwujudkan.

Untuk itu, sambung Bupati Pelalawan, melalui rakor PSKS ini, maka diharapkan para unsur PSKS Pelalawan dapat bersatu padu untuk membangunan masyarakat Pelalawan yang lebih baik serta membantu masyarakat yang kehidupannya dibawah kehidupan dari kata layak.

"Saya juga mengajak para unsur PSKS untuk lebih peduli, peka dan memiliki solidaritas sosial yang tinggi kepada masyarakat yang jauh dari hidup layak yang membutuhkan bantuan. Serta kepada seluruh unsur PSKS diimbau, agar dapat bekerja dan berbuat kearah yang lebih baik salah satunya mencarikan solusi atas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat kabupaten Pelalawan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial (Diskessos) Pelalawan, dalam laporannya menyampaikan, bahwa tujuan pelaksanaan rakor PSKS se-kabupaten Pelalawan ini untuk menyamakan persepsi dan koordinasi sesama unsur PSKS yang ada dikabupaten Pelalawan. Selain itu, juga untuk meningkatkan peran selaku relawan sosial dan mendukung program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Pelalawan 2011-2016.

Dalam kegiatan rakor ini, kata dia, diikuti oleh 120 peserta dari 12 kecamatan di Pelalawan yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pekerja sosial masyarakat (PSM), Karang taruna (KT), Taruna Siaga Bencana (Tagana),  Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat (WKSKBM).

"Kemudian Dunia Usaha dan Kasi Kessos kecamatan. Sedangkan narasumber dalam Rapat ini yakni dari Dinas Sosial Provinsi Riau diwakili oleh Wijaswara, Dodi Ahmad Kurtubi dan dari Bappeda Pelalawan diwakili oleh Kabid Perencanaan Awaluddin," pungkas Kadiskessos Pelalawan. (MC Riau/Iin)