Jumat, 18 Sya'ban 1441 H | 10 April 2020

Info

TELUK KUANTAN - Komisi I DPRD Kabupaten Kuantan Singingi meminta agar Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi segera menindaklanjuti penyelesaian kisruh proses Pengisian anggota Badan Pemusyawaratan Desa ( BPD) di desa Muaro Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya.

Rekomendasi ini disampaikan Komisi I DPRD melalui ketua komisi, Jefri Antoni saat memimpin rapat dengar pendapat dengan semua pihak terkait, Senin (9/3/2020).

"Kita minta kepada Pemerintah Kabupaten, agar mengevaluasi kembali proses Pengisian anggota BPD di Muaro Sentajo ini. Jika ada yang tidak sesuai aturan, ambilah keputusan yang tepat dan seadil-adilnya untuk masyarakat," ujar Jefri Antoni.

Menanggapi ini, Asisten I Setda, Muhjelan menegaskan akan mengklarifikasi dan menginventarisir persoalan ini.

"Pasti Kita tindaklanjuti. Nanti Panitia Kita minta menyerahkan semua dokumen yang ada, terutama notulen rapat, disitu nanti Kita bisa pelajari, apakah proses Pengisian BPD yang telah dilaksanakan 5 Maret kemarin, sesuai aturan atau tidak, nanti Kita simpulkan," ujarnya.

Sementara itu diawal hearing, juru bicara masyarakat Muaro Sentajo yang menyampaikan keberatan atas proses Pengisian BPD ini, Zulmaswan mengatakan jika proses Pengisian anggota BPD Muaro Sentajo ini cacat hukum, karena tidak sesuai dengan aturan yang ada, dalam hal ini permendagri no 110 tahun 2016 dan Perbup no 79 tahun 2019.

"Mulai dari penunjukan Panitia pelaksana sampai pada tahapan proses pemilihan, itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan aturan yang ada," sebut Zulmaswan.

Oleh karena itu, ia bersama masyarakat lainnya melayangkan protes. Sedangkan, Kepala desa Muaro Sentajo, Adi dan ketua Panitia pelaksana sepakat bahwa proses Pengisian BPD di desa Muaro Sentajo ini sudah sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. (MCR/US)

Video

Ucapan Terima Kasih Gubernur Riau Kepada Insan Pers

Dari Gubernur Riau Untuk Tenaga Pendidik

Update Corona Provinsi Riau || 4 April 2020

Berita Terkait