PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengikuti rapat bersama Pemerintah Pusat (Pempus) membahas tindak lanjut perumusan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 melalui video conference (vidcon) di Posko Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Riau, Selasa (26/05/2020).

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto sebagai pemimpin rapat mengungkapkan, akan hal ini ada beberapa yang perlu dipersiapkan terhadap skema pemulihan pasca diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah provinsi atau daerah.

"Dalam pembahasan saat ini, yang pertama ialah tentang masyarakat produktif dan aman Covid-19 yang dalam pelaksanaannya perlu adanya penambahan SOP, terutama pada sektor industri dan sektor perdagangan yang mencakup pada pasar tradisional, mall, pusat pembelanjaan serta moda angkutan transportasi yang akan diberlakukan," ungkapnya.

Airlangga mengatakan, pembahasan selanjutnya atau kedua yaitu pembentukan daerah yang siap menerapkan masyarakat produktif dan aman Covid-19 dengan mengecek guna kesiapan fasilitas kesehatan untuk mendukung pelaksanaan ini.

"Bahwa wabah Covid-19 telah mengakibatkan pertumbuhan angka pengangguran, sehingga dimana strategi ini menjadi penting untuk mendorong penanganan daripada kurva penumbuhan dalam penanganan pengangguran," ujarnya.

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, Riau saat ini mengusulkan tiga daerah kabupaten untuk menerapkan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

"Kami mengusulkan untuk pelaksanaan masyarakat produktif dan aman Covid-19 ini, yaitu tiga daerah kabupaten diantaranya Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi," pungkasnya. (MCR/AQB)