Jumat, 19 Rabiul Akhir 1442 H | 04 Desember 2020
A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.
Kepala Sub Kepegawaian Diskominfotik Riau Malince (kanan), dan Kepala Seksi Desiminasi Informasi Diskominfotik Riau Prayuti Pancasilawati (kiri)

PEKANBARU - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menjelaskan mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dalam Rapat Terkait Konsilidasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 melalui Video Conference (Vidcon) bersama Kemendagri, Rabu (10/6/2020).

Vidcon tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Komunikasi Infomatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Sub Kepegawaian Malince, dan Kepala Seksi Desiminasi Informasi Prayuti Pancasilawati di Kantor Diskominfotik Provinsi Riau.

Dalam sambutannya Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, semulanya KPU menyatakan bahwa Pilkada serentak dilaksanakan pada 23 September 2020. Namun kemudian KPU memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentah 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. 

Ia melanjutkan, pemerintah dan DPR memahami keputusan yang diambil oleh KPU pusat untuk menunda karena Pandemi Covid-19. Pemerintah, lanjutnya, kemudian melakukan rapat kerja dengan DPR.

"Saya sendiri juga yang mendampingi Mendagri, maka undang-undang 16 daerah harus diubah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," terangnya.

Hal tersebut, terangya, merupakan upaya ada legal standing penghentian tahapan Pilkada serentak KPU September 2020 yang sudah terlanjur dan tercantum. Yang mana apabila berdasarkan persetujuan DPR, pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara, jika dalam norma lama maka Pilkada serentak itu bisa ditunda.

"Secara sepihak oleh penyelenggara dalam norma baru, itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Harus bersama-sama antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu mengapa dipilih Desember," jelasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, Desember ini adalah opsi diusulkan oleh penyelenggara semula. Adapun pengajuan oleh penyelenggara yaitu bulan Desember ini karena sama dengan pemilu atau Pilkada 2015 yang lalu. Kemudian, opsi kedua adalah bulan Maret atau sebelum bulan puasa tahun 2021. Lalu pada bulan Juni 2021 dan bulan September 2021.

"Diajukan lagi oleh KPU lalu ada tiga opsi yang diajukan Desember 2021 kemudian opsi bulan Maret 2021 kemudian September 2021," ucapnya.

Bahtiar menegaskan, pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang merupakan Pilkada yang luber dan jurdil dan aman dari Covid-19. Hal ini menjadi penting, karena pada pelaksanaan Pilkada sebelumnya itu hanya Pilkada yang luber dan jurdil.

"Kali ini karena melingkupi kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Maka Pilkada ini wajib dan harus aman dari Covid-19 dan Wajib Protokol kesehatan," pungkasnya. (Mcr/Sur)

Video

Launching Dan Lelang Batik Bangsa Orang Laut

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2020

Gubernur Riau Pimpin Rakor Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Berita Terkait

310 Siswa SMA/SMK di Riau Terima Beasiswa

Kamis, 03 Desember 2020 | 21:09:14 WIB

Update Covid-19 Riau: Positif 179, Sembuh 161

Kamis, 03 Desember 2020 | 19:06:00 WIB

ASN Pemprov Riau Diajak Doakan Gubri Agar Cepat Sembuh

Kamis, 03 Desember 2020 | 19:03:13 WIB

Wagubri Hadiri Pelantikan Pengurus Hebitren Riau

Kamis, 03 Desember 2020 | 18:25:37 WIB

Begini Program BPDASHL Indragiri Rokan KLHK di Riau

Kamis, 03 Desember 2020 | 17:19:14 WIB

Pembangunan Zona Integritas Perlu Komitmen Seluruh Unsur 

Kamis, 03 Desember 2020 | 15:38:14 WIB

Wagubri Paparkan Kondisi Ekonomi Riau Akibat Covid-19 

Kamis, 03 Desember 2020 | 15:30:37 WIB

Asisten III Setdaprov Riau Buka Rakorwasda Riau Tahun 2020

Kamis, 03 Desember 2020 | 15:27:43 WIB

Inspektorat Riau Gelar Rakorwasda Riau Tahun 2020

Kamis, 03 Desember 2020 | 15:26:23 WIB