Ahad, 10 Safar 1442 H | 27 September 2020

Info

A generic square placeholder image with rounded corners in a figure.

PEKANBARU - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau tengah menyusun regulasi untuk mengatasi masalah konflik nelayan di Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). 

Dikatakan Kepala DKP Provinsi Riau, Herman Mahfud, saat ini terdapat tiga konflik yang berkembang di wilayah pesisir tersebut. Yakni soal ilegal fishing, alat tangkap statis, dan konflik areal budidaya kerang darah.

"Konflik ilegal fishing di sana lantara  datang kapal luar masuk ke Riau, dari Sumatera Utara. Artinya, bukan tidak boleh masuk ke Riau, tapi kadang mereka salah menggunakan izin atau mereka tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan," terang Herman, Jumat (3/7/2020).

"Kapal dari Malaysia juga acap kali masuk ke Rohil. Kita sudah melakukan penangkapan di sana, dan menemui kapal tersebut. Meraka tertangkap oleh nelayan kita dan aparat kita," tambahnya. 

Selain itu, konflik nelayan di wilayah tersebut juga diakibatkan oleh pemasangan bubu tiang atau alat tangkap statis yang ditancapkan di wilayah perairan. 

"Jadi para nelayan itu susah mengoperasikan kapal mereka akibat bubu tiang karena menghambat alur pelayaran masyarakat," terangnya.

"Kemudian juga soal budidaya kerang darah, ini sudah berkembang di Bagansiapiapi. Hari ini di sana wilayah perairan pesisir sudah dikapling-kapling sehingga masyarakat kecil sulit melaut. Mereka tidak bisa melewati itu kapling-kapling kerang darah itu. Jadi Kami sedang menyiapkan Pergub untuk penataan sehingga tidak terjadi konflik di Bagan Siapi-Api," demikian Herman. (MCR/ger)

Video

Pengarahan Gubernur Riau Mengenai Penanganan Covid-19

Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau

Gubernur Corner (19 September 2020)

Berita Terkait