PEKANBARU-Dinas Pendidikan Provinsi Riau, telah mengadakan rapat koordiansi bersama Widyaswara Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala sekolah SMA/SMK swasta untuk membahas persiapan penerimaan siswa kurang mampu, yang masuk di sekolah SMA/SMK swasta. Dimana sesuai dengan arahan Gubernur untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun. 

Sekretaris Dinas Pendidikan Riau, Ahyu Suhendra, mengatakan, langkah ini diambil untuk memberikan solusi terhadap masyarakat tidak mampu atau miskin, yang tidak tertampung di sekolah Negri. Sehingga kekhawatiran masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah, bisa diatasi.

“Alhamdulillah, kemarin kita sudah memanggil perwakilan dari sekolah swasta, untuk memperkuat petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan dana Bosda di sekolah swasta untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Dan mereka bersedia dan sepakat untuk bekerjasama dengan kita dalam menyekolahkan siswa tidak mampu disekolah swasta,” jelas Ahyu Suhendra, saat dihubungi, Kamis (16/7).

Dijelaskan Ahyu, kepala sekolah swasta menyetujuinya, dimana sesuai dengan program pemerintah memberikan sekolah gratis kepada masyarakat Riau. Dengan cara memberikan dana Bosda kepada sekolah swasta, bagi siswa tidak mampu sesuai dengan data-data yang masuk. 

“Dengan adanya dan Bosda ini, tentu sesuai dengan harapan Gubernur tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena kondisi ekonomi. Dalam Bosda itu per siswa akan menerima sebanyak Rp400 ribu, dan ini cukup membantu masyarakat,” ungkap Ahyu, yang saat ini berada di Tembilahan, mendata hasil PPDB di Tembilahan Inhil. 

“Namun saat ini saya masih menunggu data siswa yang akan menerima dana Bosda. Nah sampai saat ini saya belum menerima siswa yang tidak masuk melalui jalur Afirmasi, pada saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Kita minta segera di data, dan bisa dipetakan siswa mana saja yang akan menerima anggaran dari Bosda ini. Lebih cepat lebih baik, nanti saya akan minta ke panitia PPDB nya,” kata Ahyu. (MCR/JI).