Rabu, 6 Safar 1442 H | 23 September 2020

Info

PEKANBARU - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus masuk ke dalam pengawalan Strategic Management Process.

"APIP harus ada di dalamnya, mulai dari penetapan visi misi, analisis keunggulan dan kelemahan, rumusan, tujuan, sasaran, produk layanan unggulan sampai dengan penetapan strategi yang perlu dilakukan," kata Tumpak, saat seminar Risk Management In Public Sector: How to Build, Implement and Assess yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Rabu (29/07/2020).

Menurut pengamatannya APIP harus melakukan identifikasi terhadap berbagai dokumen perencanaan yang sudah disusun apakah itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Hal itu dilakukan untuk mengetahui apa yang dilakukan, apa yang menjadi target, berapa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan bukan sesuai dengan keinginan," ujarnya.

Tegasnya manajemen resiko jangan hanya diatas kertas tetapi dapat terinplementasikan dengan baik sehingga penerapan dan pengelola resiko dapat berjalan sesuai target program dan apa yang telah direncanakan tercapai.

"APIP harus mampu mendorong penerapan manajemen resiko melakukan pengawasan pada area-area yang berisiko tinggi melalui pengawasan internal berbasis resiko," tegasnya. (MCR/SEM)

Video

Gubernur Corner (19 September 2020)

Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda Riau Dan Wali Kota Pekanbaru Membahas Tentang PSBM

Konferensi Pers Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru Terkait Pelaksanaan PSBM di Kota Pekanbaru

Berita Terkait