Rabu, 6 Safar 1442 H | 23 September 2020

Info

PEKANBARU - Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa Pemerintah sebagai salah satu aktor pembangunan memiliki tugas yang sangat besar bagi penciptaan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah menetapkan berbagai kebijakan serta meimplementasikan berbagai program pembangunan yang dibiayai menggunakan keuangan negara atau daerah," kata Yusuf saat seminar Risk Management In Public Sector: How to Build, Implement and Assess yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), Rabu (29/07/2020).

Lanjutnya, oleh karena itu kesempurnaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah bukan pada tertib administrasi atau kepatuhan kepada perundang-undangan saja melainkan kepada keberhasilan pemerintah memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Dalam prakteknya penyelenggaraan program pembangunan menghadapi berbagai macam resiko yang dapat mengancam dalam memberi manfaat maksimal pada masyarakat," lanjutnya.

Terangnya, resiko tersebut dapat berupa resiko operasional, resiko keuangan, resiko kecurangan, resiko kepatuhan, resiko strategis dan lainnya serta masih ditemukan pelayanan publik yang lambat, kerumitan birokrasi ketidaktepatan sasaran pembangunan rendahnya kualitas fasilitas publik dan berbagai tindakan kecurangan korupsi.

"Hal tersebut merupakan indikasi nyata bahwa resiko-resiko dalam penyelenggaraan pemerintah masih terjadi dan berdampak pada tidak tercapainya tujuan pembangunan secara maksimal," terangnya.

Oleh karena itu resiko-resiko dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mampu diidentifikasikan dan dikendalikan dengan baik melalui suatu proses manajemen resiko yang baik. (MCR/SEM)

Video

Gubernur Corner (19 September 2020)

Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda Riau Dan Wali Kota Pekanbaru Membahas Tentang PSBM

Konferensi Pers Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru Terkait Pelaksanaan PSBM di Kota Pekanbaru

Berita Terkait