Ahad, 20 Zulhijjah 1441 H | 09 Agustus 2020

Info

PEKANBARU - Asisten III Setdaprov Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa kesahihan identitas menjadi indikator penting untuk mendapatkan bantuan dana produktif yang dicanangkan pemerintah.

Abdi menjelaskan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau nantinya akan membuat sistem pengolah data sehingga data yang dimasukkan bisa dilihat keabsahannya.

"Jadi para penerima bantuan dana produktif (pelaku usaha) NIK dan nama harus valid, identitas di KTP tidak boleh ada yang salah, itu tujuannya untuk mamastikan tidak terjadi timpang tindih didalam kelompok program yang dibuat oleh pusat maupun daerah," katanya saat melakukan Video Conference (Vidcon) bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM se Provinsi Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (30/7/20).

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Farid Firman juga menyampaikan saat ini telah menerima data sebanyak 23.824 yang terdiri dari 11 kabupaten/kota kecuali Kabupaten Siak.

"Dari data itu masih banyak data yang tidak cocok dan tidak lengkap," ujarnya.

Ia mengajak kepada pelaku usaha agar lebih teliti dan memperhatikan validitas data agar nantinya data yang diperiksa oleh sistem bisa diterima dan pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan dana produktif yang dimaksud. (MCR/NV)

Video

Rapat Pembahasan Perbatasan Bengkalis (Indonesia) Dengan Malaysia

Ucapan Dan Harapan Masyarakat Provinsi Riau Bersempena Hari Jadi Provinsi Riau Ke-63

Gubernur Corner (1 Agustus 2020)

Berita Terkait