Ahad, 14 Rabiul Akhir 1442 H | 29 November 2020

PEKANBARU- Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan langkah evaluasi terhadap semua organisasi perangkat daerah (OPD) wajib dilakukan. Penekanan evaluasi ini lebih kepada OPD yang menggunakan dana APBD untuk keperluan COVID-19.

"Semua OPD yang menggunakan dana APBD untuk Covid-19 wajib dilakukan evaluasi melalui Inspektorat," kata Syahrial Abdi, Senin, (3/8/2020).

Adapun poin penting yang masuk dalam tahapan evaluasi, dijelaskan, yakni mulai dari proses pencairan anggaran sampai pada pemanfaatannya. 

Hal ini dianggap penting untuk dilakukan agar setiap anggaran COVID-19 yang disalurkan bisa dipertanggungjawabkan secara baik dan tepat sasaran. "Misalnya pembayaran isentif dan lain-lain," jelasnya.

Dia menambahkan, angaran yang disalurkan ke OPD setelah refocusing dan realokasi mengharuskan kepada setiap OPD melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan terkait penanganan wabah corona.

Seperti, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan, pendampingan kepada masyarakat, termasuklah di dalamnya penyaluran insentif, diminta agar lebih disalurkan secara hati-hati dan disempurnakan

"Kalau kita melihat idealnya, ktika tingkat kebutuhan penanganan COVID-19, tinggi maka terkait pelayanan kesehatan juga tinggi. Nah, hal seperti ini yang harus di sesuaikan. Jangan sampai tidak singkron, sehingga berujung pada temuan," katanya.

Sebanyak Rp473 miliar lebih dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau sudah dilakukan pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19. Langkah ini merujuk pada amanat perubahan anggaran dan diprioritaskan untuk 3 aspek. Yakni kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra menjelaskan, dasar dilakukan pergeseran anggaran pada tahap pertama sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Riau Nomor 08 Tahun 2020 pada Maret 2020 lalu. Jumlah anggarannya sebesar Rp74,9 miliar.

“Pada tahap pertama, Pemprov Riau sudah melakukan perubahan anggaran terkait 3 aspek itu. Pada tahap pertama jumlahnya Rp74,9 miliar untuk dialokasikan ke OPD yang mengurus soal penanganan COVID-19,” jelasnya, Minggu, 19 Juli 2020, di Pekanbaru.

Indra menambahan, setelah pergeseran anggaran pada tahap pertama selesai, Pemprov Riau juga melakukan kegitan serupa untuk tahap kedua.

Pergeseran anggaran tahap kedua ini dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 20 Tahun 2020, pada April lalu, dimana realokasi dan refocusing dilakukan dari belanja langsung ke tak langsung sebesar Rp399 miliar. 

Anggaran ini digelontorkan juga untuk penguatan ekonomi, kesehatan dan jaring pengaman sosial. (MCR/fdl)

Video

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2020

Gubernur Riau Pimpin Rakor Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Peletakan Batu Pertama Sentra Ekonomi Kreatif dan Budaya LAM Riau

Berita Terkait

BPBD Riau: Banjir Kampar Diprediksi pada Desember-Januari

Kamis, 26 November 2020 | 13:51:18 WIB

Wagubri Serahkan PGRI Award untuk Guru Guru Berprestasi 

Kamis, 26 November 2020 | 13:48:34 WIB

Gubri: Pemprov Riau Akan Mempercepat Proses Tender Proyek

Rabu, 25 November 2020 | 13:22:57 WIB

Dalam Catatan BPBD Riau, 3 Daerah di RiauTerpapar Banjir

Selasa, 24 November 2020 | 12:13:07 WIB

BPBD Riau: Banjir di Pelalawan Terus Dipantau

Ahad, 22 November 2020 | 18:34:21 WIB

Petugas Bandara SSK II Temukan 6.594 Butir Ekstasi

Sabtu, 21 November 2020 | 19:10:26 WIB