PEKANBARU - Menghadapi musim kemarau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah melakukan sejumlah antisipasi. Mulai dari penetapan status siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga menyiapkan layanan pengaduan atau Call Center.
Melalui BPBD Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau juga mengeluarkan Call Center di nomor 08117612000, dengan harapan seluruh lapisan masyarakat dapat turut serta melaporkan bila ada indikasi terjadinya Karhutla.
Selain itu, Pemprov Riau juga sudah melakukan langkah antisipasi akan masuknya musim kemarau di Riau. Belum lama ini Gubri Syamsuar meresmikan Posko Relawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Anjungan Inhil, Purna MTQ Pekanbaru.
Provinsi Riau menjadi perhatian untuk kasus karhutla. Karena setiap tahunnya selalu terjadi karhutla, yang menyebabkan kerugian, tidak hanya kerugian materi, juga berdampak terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Riau ini menjadi perhatian setiap kejadian karhutla, karena Riau berada pada perbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, sehingga berdampak ke sana. Terjadinya karhutla ini mengganggu kesehatan, pendidikan masyarakat. Tapi juga yang paling terganggu ekonomi masyarakat,” kata Kepala BPBD Provinsi Riau, Edwar Sanger, Selasa (4/8/2020).
Edwar mengungkapkan, meski saat ini Provinsi Riau nihil Karhutla, namun Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan tetap bersiaga melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan di Riau. Dengan kesiap-siagaan ini diharapkan tahun ini tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sejauh ini pemerintah provinsi Riau sudah melakukan sejumlah upaya dalam rangka melakukan pencegahan Karhutla. Diantaranya adalah dengan menetapan status siaga darurat Karhutla di Riau yang sudah dimulai sejak tanggal 11 Januari hingga 31 Oktober 2020. Upaya yang dilakukan BPBD Riau bersinergi dengan stakeholder terkait dalam upaya pencegahan dan pemadaman titik api yang terdeteksi.
"Di musim kemarau tahap pertama yaitu bulan Februari dan Maret kita telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan upaya pemadaman pihak bersama stakeholder terkait," ujarnya.
Pihaknya mengklaim, upaya pencegahan dan upaya pemadaman titik api di Riau mampu menurunkan tingkat kebakaran dibandingkan tahun lalu hingga 61 persen.
"Alhamdulillah upaya yang kita lakukan bersama menurunkan tingkat kebakaran dibandingkan tahun lalu," katanya.
Jim menjelaskan, saat ini luas kebakaran yang sudah terjadi yaitu 1378 hektar danpada bulan Juli ini terdapat 122 hotspot namun setelah dilakukan patroli dan upaya pengecekan langsung ke lokasi, ternyata hotspot ini tidak terdapat titik api.
"Pemantauan satelit ini, dia akan mendeteksi suhu panas, di mana suhu panasnya muncul di permukaan bumi, maka akan terdeteksi sebagai titik hotspot. Ini merupakan upaya-upaya deteksi dini yang dilakukan, diharapkan tentunya tidak terjadi nya kebakaran hutan dan tidak meluas," katanya.
Selain itu, upaya antisipasi Karhutla di Riau juga dilakukan dengan mensiagakan Satgas Udara dengan bantuan enam helikopter water bombing dan dua helikopter patroli.
Helikopter ini akan di operasikan apabila ditemukan titik api yang memang sulit terjangkau oleh tim darat, namun jika titik api mudah terjangkau maka akan mengutamakan pemadaman lewat tim darat.
"Helikopter akan segera diluncurkan jika lokasi kebakaran sangat jauh dari jangkauan yang terkadang lokasi titik api berada di tengah hutan," ujarnya.
Selama ini pemadaman water bombing dengan menggunakan helikopter memang sangat dibutuhkan. Terlebih untuk titik-titik yang apabila lokasi pemadaman sulit dijangkau melalui akses darat maupun akses sungai.
"Pemadaman water bombing ini sebagai upaya kita agar lebih siaga dalam penanganan kebakaran hutan," katanya. (MCR/SA)