Selasa, 5 Safar 1442 H | 22 September 2020

Info

PEKANBARU - Berdasarkan amanah yang diberikan oleh negara, Dinas Sosial wajib melaksanakan tugas yang berkaitan dengan 5 urusan wajib pelayanan dasar. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.

Hal tersebut, diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Dahrius Husin saat memberi pemaparan di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Kota Pekanbaru. 

"Ada 5 standar pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Pertama, yakni melakukan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti, sampai saat ini kita terus melaksanakannya. Harapannya, anak ini bisa kembali dan tidak terus berada dalam panti," ujar Dahrius.

Dia katakan, di Provinsi Riau, pelayanan dasar terhadap anak terlantar, ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Sosial Pengasuh Anak yang berlokasi di Jalan Soetomo, Pekanbaru. 

"Di UPT tersebut ada lebih kurang 28 anak dalam panti yang sedang dilakukan rehabilitasi sosial dasar," terangnya.

Kedua, lanjut Dahrius, pihaknya juga wajib melakukan pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap lansia terlantar dalam panti. Di mana, kata dia, saat ini di Riau terdapat sebanyak 73 lansia terlantar yang tengah mendapat pelayanan rehabilitasi dasar. 

Ketiga, terang Dahrius, Dinsos Provinsi Riau juga wajib memberikan rehabilitasi terhadap disabilitas dengan gangguan jiwa. 

"Ini UPT-nya adalah Bina Laras, yang ada di Minas, jadi terhadap orang dengan gangguan jiwa ini kita memberi pelayanan langsung setelah ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa, artinya 80 persen dia telah sehat, 20 persen lagi kita memberi rehabilitasi dasar dengan rawat jalan," terang Dahrius.

"Disamping pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas dengan gangguan jiwa, kita juga melakukan rehabilitasi dasar terhadap disabilitas daksa (cacat fisik). UPT ada di Rumbai, tapi tahun ini sementara ditunda lantaran covid-19," tambah Dahrius.

Keempat, lanjutnya, yakni pelayanan rehabilitasi dasar terhadap gelandangan dan pengemis. Untuk urusan tersebut,  ditangani oleh UPT Tempuyuk.

"Kita belum memberi pelayanan dasar di UPT-ya, tapi kita memberi pelayanan dasar bagi anak-anak nakal yang dikirim oleh kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Dan ini sudah berjalan sejak 2017. Di tahun 2020, karena pandemi covid-19, maka kegiatan ini tertunda sampai 2021, dengan harapan covid-19 dapat segera berakhir," beber Dahrius.

Terakhir, kata Dahrius lagi, pihaknya juga wajib melaksanakan standar pelayanan dasar terkait kebencanaan.

"Kebencanaan ini sesuai kewenangannya ada di provinsi, maka urusan kebencanaan ini standar pelayanannya ada di Dinas sosial," ujarnya.  (MCR/ger)

Video

Gubernur Corner (19 September 2020)

Rapat Koordinasi Bersama Forkopimda Riau Dan Wali Kota Pekanbaru Membahas Tentang PSBM

Konferensi Pers Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru Terkait Pelaksanaan PSBM di Kota Pekanbaru

Berita Terkait