Ahad, 14 Rabiul Akhir 1442 H | 29 November 2020

PEKANBARU-Pemprov Riau akan menyiapkan kontra memori banding apabila mantan Anggota DPRD Kampar Morlan Simanjuntak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru menyatakan banding.

"Kalau penggugat menyatakan banding, kita akan siapkan kontra memorinya. Karena prosedur hukumnya seperti itu,"kata Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Ely Wardhani didampingi Kabag Kabag Bantuan Hukum Yan Dharmadi SH MH, Selasa (11/8/20) di Pekanbaru.

Ely mengakui, sejauh ini pihaknya belum mendapat informasi banding atau tidaknya penggugat ke Pengadilan Tinggi PTUN di Medan. Apabila penggugat tidak banding atas putusan majelis hakim PTUN Pekanbaru, maka gugatan itu sudah inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap-red).

"Batas waktu menyatakan banding itukan tujuh hari. Artinya, masih ada waktu dua hari lagi (Kamis-red) penggugat untuk memutuskannya,"terangnya.

Sementara kuasa hukum Morlan, Zet Sibarani SH MH mengatakan, jika pihaknya belum mengambil keputusan untuk menyatakan banding atau tidak. Pihaknya masih menunggu persetujuan dari Morlan.

"Belum lagi. Kita masih menunggu kepastian dari Pak Morlan, banding atau tidak,"ulasnya.

Lagi pula kata Zet, masih ada waktu dua hari lagi untuk menyatakan banding."Jadi kita tunggu saja,"sebutnya.

Untuk diketahui, Morlan dari Partai PDI-P itu mengajukan gugatan ke PTUN Pekanbaru menolak SK Gubernur Riau tentang pemberhentian dirinya sebagai Anggota DPRD Kampar. Morlan juga menolak dilakukan penggantian antar waktu (PAW) dirinya kepada Nazara, selaku pemenang suara terbanyak kedua.

Oleh majelis hakim PTUN Pekanbaru yang dipimpin Sri Setyowati SH MH itu, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Penggugat kemudian diberi kesempatan tujuh hari untuk menyatakan banding atau tidak.

Morlan menggugat Gubernur Riau ke PTUN karena menerbitkan SK Pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kampar. Morlan tidak menerima adanya penerbitan SK tersebut.

Sementara pihak Pemprov Riau harus menerbitkan SK Pemberhetian itu, karena memang diusulkan oleh partai politik (Parpol). Kemudian juga ada usulan dari KPU dan Bupati Kampar untuk penggantian antar waktu (PAW) Morlan.

Gubernur Riau sesuai aturan hukum harus memproses paling lambat 14 hari. Justru menjadi salah bila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Gubernur, karena dinilai melanggar undang-undang.

SK yang dikeluarkan Gubernur Riau itu telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemprov Riau dalam hal ini sifatnya menjalankan administrasi hukum. (MCR /NOR) 

Video

Selamat Hari Ulang Tahun Ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia Tahun 2020

Gubernur Riau Pimpin Rakor Penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan

Peletakan Batu Pertama Sentra Ekonomi Kreatif dan Budaya LAM Riau

Berita Terkait

BPBD Riau: Banjir Kampar Diprediksi pada Desember-Januari

Kamis, 26 November 2020 | 13:51:18 WIB

Wagubri Serahkan PGRI Award untuk Guru Guru Berprestasi 

Kamis, 26 November 2020 | 13:48:34 WIB

Gubri: Pemprov Riau Akan Mempercepat Proses Tender Proyek

Rabu, 25 November 2020 | 13:22:57 WIB

Dalam Catatan BPBD Riau, 3 Daerah di RiauTerpapar Banjir

Selasa, 24 November 2020 | 12:13:07 WIB

BPBD Riau: Banjir di Pelalawan Terus Dipantau

Ahad, 22 November 2020 | 18:34:21 WIB

Petugas Bandara SSK II Temukan 6.594 Butir Ekstasi

Sabtu, 21 November 2020 | 19:10:26 WIB