Selasa, 26 Rajab 1442 H | 09 Maret 2021
Sekdaprov Riau Hadiri Diskusi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

PEKANBARU- Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengadakan focus group discusion terkait Fasilitas Penertiban Indikasi Pelanggaran dan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau, Selasa (01/09/2020). 

Sekretaris Daerah Provinsi atau Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya mengharapkan, kegiatan ini dapat mencari dan menghasilkan solusi dalam penertiban indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Provinsi Riau. 

"Hal ini sebagai konsikuensi dari pemberlakuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa peran Pemerintah Daerah semakin dominan dalam menentukan arah kebijakan di daerah, baik pada penyelenggaraan pemerintah maupun terhadap pembangunan," ungkapnya.

Yan Prana menjelaskan, hal ini termasuk di dalamnya penyelenggaraan penataan ruang dalam UU No. 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang.

Lanjutnya, semenjak tahun 2008 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pada Rencana Tata Ruang Pulau lebih dari 80 persen dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, serta Rencana Detil Tata Ruang yang telah disusun beberapa wilayah.

"Penertiban rencana tata ruang tersebut membutuhkan kegiatan pengawasan yang dilakukan melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga terwujud ruang yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan," jelasnya.

Kemudian, Ia mengatakan, perwujudan pengendalian pemanfaatan ruang ditetapkan melalui peraturan zonasi perizinan pemberian insentif dan e-insentif serta pengenaan sanksi baik administrasi dan atau pidana. Sanksi adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. 

Tambahnya, konflik kepentingan dalam kegiatan penataan ruang khusunya dalam kegiatan pemanfaatan penataan ruang selama ini masih sering terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah. 

"Kita ambil contoh dan tindak pidana pemanfaatan ruang di Kota Pekanbaru, hingga perlu adanya penertiban indikasi pelanggaran dan pemanfaatan ruang serta menegakkan sanksi administrasi dan setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rancana tata ruang sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undang lainnya. ungkapnya.

Yan Prana mengharapkan segeranya kegiatan yang diselenggarakan ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan serta pemahaman yang baik dalam pembahasan tata ruang. Sehingga kelancaran pembangunan daerah bisa terlaksana dengan baik dan berhasil.

"Niat pentingnya masalah ini perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dalam perumusan kebijakan arahan dalam rencana tata ruang dengan pandangan jauh kedepan, sehingga nantinya dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjuatan," tutupnya. (MCR/AQB)

Video

Gubernur Riau Hadiri Peletakan Batu Pemecah Gelombang Kearifan Lokal Di Pantai Wisata Raja Kecik

Pelaksanaan Vaksinasi Masal Covid-19 Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021

Terimakasih Pemerintah Provinsi Riau (Bapak.Gubernur Riau :Drs.H.Syamsuar,M.Si)

Berita Terkait

101,35 Persen Nakes Pelalawan Telah Divaksin

Senin, 08 Maret 2021 | 22:08:45 WIB

Gubri Sarankan Pasang Police Line di Area Karhutla

Senin, 08 Maret 2021 | 21:56:19 WIB

Ini Keperluan Petugas Karhutla di Lapangan

Senin, 08 Maret 2021 | 15:33:58 WIB

Riau Mampu Pertahankan Bebas Asap Karhutla

Senin, 08 Maret 2021 | 15:16:46 WIB

Gubri Pimpin Rakor Pengendalian Karhutla di Riau

Senin, 08 Maret 2021 | 15:03:41 WIB

Gubri Minta Pengawasan Karhutla Sampai ke Tingkat RT

Senin, 08 Maret 2021 | 12:52:10 WIB

Besok, TMC akan Beroperasi di Riau

Senin, 08 Maret 2021 | 11:15:54 WIB

230.820 Spesimen Swab Telah Diperiksa di Riau

Senin, 08 Maret 2021 | 10:12:29 WIB

KLHK: TMC Bantu Atasi Karhutla Riau dan Kalbar

Ahad, 07 Maret 2021 | 15:42:55 WIB