PEKANBARU - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Perekonomian Iskandar Simorangkir menyampaikan, Pemerintah melakukan langkah menyimbangkan antara aspek Pemulihan Ekonomi Nasional dan menjaga kesehatan masyarakat, 

"Jadi pengendalian pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 membutuhkan rencana jangka menengah hingga tahun 2023 dan 2024," terangnya saat Sosialisasi Permenko Nomor 15 dan 16 Tahun 2020 secara virtual, Selasa (8/9/2020).

Ia kemudian menjabarkan strategi penanganan Covid-19 yaitu dengan mengurangi penyebaran Covid-19 dengan melibatkan elemen masyarakat yaitu hingga memekai masker dan mencuci tangan.

Kemudian, Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu dengan kesehatan Rp.87,55 T, Perlindungan Sosial Rp.203,90 T, Insentif Usaha Rp 120,61 T, UMKM Rp 123,46 T, Pembiayaan Korporasi Rp 53,57 T, Sektoral K/L dan Pemerintah Daerah Rp 106,11 T.

Lebih lanjut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) jadi Prioritas Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Ini tidak terlepas dari peranan terbesar dari UMKM terhadap pemerintah dari pembentukkan PDB Sekitar 61,07 % di tahun 2018," ungkapnya.

Iskandar Simorangkir menjelaskan, UMKM juga memberikan kontribusi tenaga kerja UMKM terhadap total tenaga kerja sekitar 97,00% di tahun 2018, kemudian kontribusi terhadap ekspor UMKM terhadap Ekspor Non Migas 14,37% di tahun 2018

Iskandar Simorangkir menuturkan, berdasarkan survei dampak Covid-19 terhadap 6000 UMKM yang dilaksanakan oleh Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI) yang merupakan lembaga pendamping UMKM hampir seluruh UMKM mengalami penurunan penjualan. (Mcr/Sur)