Sabtu, 2 Safar 1442 H | 19 September 2020

Info

PEKANBARU - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Herman mengungkapkan hingga saat ini pihaknya terus berupaya untuk mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, di sektor pajak air permukaan.

Terkait hal tersebut, kata Herman, secara bertahap pihaknya akan melakukan kalibrasi ulang terhadap alat ukur pemakaian pajak air permukaan di masing-masing perusahaan pemegang izin.

"Ini kita ingin dudukkan lagi, kita ingin menyamakan persepsi, mereka (perusahaan, red) bayar. Buktinya ada, tapi untuk mencocokkan angkanya (beban pemakaian air permukaan, red) ini yang jadi masalah," kata Herman, Selasa (15/9/2020) di Pekanbaru.

"Bukan saya tak percaya, selama ini alat ukur water meter itu, didalam Peraturan Gubernur, untuk penyediaan alatnya kan dilakukan oleh perusahaan,"tambahnya.

Lebih lanjut Herman menuturkan, untuk menghindari kekeliruan perhitungan pemakaian air permukaan, memang seyogyanya water meter yang ada wajib dikalibrasi. Dengan demikian, satu sama lain, baik wajib pungut dan pemerintah tidak ada yang dirugikan.

"Karena begini, water meter itu wajib dikalibrasi, yang bisa mengkalibrasi itu orang Meterologi, yang kewenangannya ada di kabupaten. Seperti beberapa waktu lalu, staf saya di UPT Selat Panjang turun ke lapangan bersama tenaga dari badan meteorologi, ternyata setelah dicek meterannya itu tidak memenuhi syarat," tuturnya.

"Dalam arti, kita bukan menuduh perusahaan, karena perusahaan kan juga mitra kita. Maka kita ingin kalibrasi sama-sama. Dengan begitu akan terukur standarnya bahwa itu benar," demikian Herman. (MCR/ger)

Video

Gubernur Riau Hadiri Panen Perdana Kebun Jagung Kelompok Tani Goro SAE Riau

Gubernur Corner (12 September 2020)

Gubernur Riau Meninjau Penempatan Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) Di Rumah Sehat Rusunawa Rejosari

Berita Terkait