Selasa, 17 Rajab 1444 H | 07 Februari 2023

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, melalui surat edaran (SE) Nomor 279/SE/2020 mengimbau Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terkait sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil PNS dan non PNS pada masa adaptasi baru.

Gubri melalui Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Riau, Chairul Riski, menyampaikan bahwa SE tersebut menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 67 tahun 2020 tentang perubahan atas surat Menpan-RB Nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru.

"Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau untuk mempedomani ketentuan SE hal ini karena mencermati meningkatkannya status Kota Pekanbaru menjadi resiko tinggi pasien positif covid 19," katanya

Oleh karena itu, Chairul Riski mengatakan untuk mengendalikan penyebaran Covid 19 serta mengurangi resiko penularan dilingkungan kantor, maka ada beberapa hal yang perlu dipatuhi sebagai berikut, Kepala OPD dan Ketua Satgas Covid 19 dilingkungan perangkat daerah memastikan pegawai mematuhi protokol kesehatan.

"Berikutnya, pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dan tugas kedinasan di rumah berpedoman pada SE Gubernur Nomor 171/SE/2020 tentang sistem kerja PNS dan non PNS dalam tatanan normal baru dilingkungan pemerintah provinsi Riau," ujarnya

Ia menambahkan pelaksanaan tugas kedinasan juga berpedoman pada SE Gubernur Riau nomor 800/BKD/5.1/VI/2020/1196 tanggal 09 Juni 2020 hal pelaksanaan tugas PNS dan non PNS dalam tatanan normal baru dan SE Gubernur Riau nomor : 232/SE/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang standar operasional prosedur sistem kerja pada masa adaptasi kebiasaan baru di lingkungan pemerintah provinsi Riau.

"Pejabat struktural eselon satu, dua dan eselon tiga wajib masuk kerja seperti biasa," lanjutnya.

Selanjutnya, Kepala Perangkat Daerah mengatur jadwal kerja PNS dan non PNS di lingkungannya dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun dirumah, serta untuk memaksimalkan tugas kedinasan di kantor maksimal 25 persen dari jumlah pegawai pada perangkat daerah masing-masing.

"Bagi perangkat daerah yang memiliki unit pelayanan teknis di kabupaten kota, pelaksanaan tugas di kantor atau tugas di rumah di atur berdasarkan data zona resiko yang dikeluarkan Satgas penanganan Covid 19," jelasnya.

Terakhir, Chairul Riski mengingatkan kepada PNS dan non PNS yang termasuk dalam kategori kontak erat dengan pasien Covid 19 diwajibkan melakukan swab test Covid 19 di fasilitas pelayanan kesehatan. (MCR/DW)

Info Lainnya

Info Riau Sepekan

Info riau sepekan (20/9/2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner (29 Januari 2022)

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Gubernur Corner 25 Desember 2021

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Conselor University Melaka Kunjungi Riau, Ini Tujuannya

Rabu, 01 Februari 2023 | 12:01:46 WIB

Gubernur Syamsuar Komitmen Selesaikan Masalah Tanah di Riau

Selasa, 31 Januari 2023 | 16:28:52 WIB

Gubernur Syamsuar Harap IKBR Bisa Bantu Program Pemerintah

Selasa, 31 Januari 2023 | 13:00:43 WIB

Simak Prakiraan Cuaca Hari Ini untuk Wilayah Riau

Selasa, 31 Januari 2023 | 08:49:28 WIB

Gubri Syamsuar: LLPN Diharapkan Jaga Marwah Riau

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:47:03 WIB

MTQ Tingkat Kelurahan Bambu Kuning, Ini Pesan Wagubri

Jumat, 27 Januari 2023 | 11:28:56 WIB