Kamis, 22 Rabiul Awwal 1443 H | 28 Oktober 2021

PEKANBARU - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menyampaikan netralitas merupakan salah satu faktor penentu kualitas demokrasi dan konsistensi pemilihan umum.

Disampaikannya saat memberikan sambutan dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (GNN ASN) yang ditaja Komisi ASN yang diikuti Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution, di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (07/10/2020).

Ia mengatakan kampanye kali ini sangat penting sebagai salah satu upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN di 270 daerah penyelenggara pilkada 2020.

"Penyelenggaraan pilkada merupakan mandat konsitusi sebagai perwujudan rakyat sekaligus sebagai sarana bagi rakyat mengaktualisasikan hak konstitusional sekaligus menyampaikan aspirasi politik untuk turut serta  dalam  pemerintahan secara demokratis," katanya.

Selanjutnya ia menuturkan prosesi demokratis pilkada yaitu keterbukaan akuntabilitas integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan harus kita jaga agar tidak dikotori oleh hal-hal yang bisa merusak esensi dan sendi-sendi dasar demokrasi itu sendiri.

Menurutnya, netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas bersama demi menjaga amanat konstitusi tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Berdasarkan Undang undang nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang ASN pasal 2F menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasarkan pada netralitas dengan demikian netralitas merupakan prinsip nilai dasar, kode etik dan kode perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari ASN.

Oleh karenanya itu, guna memperkuat netralitas ASN maka pemerintah pada tanggall 10  September 2020 telah mengeluarkan pedoman pengawasan netralitas ASN untuk Pilkada serentak 2020 dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB) dengan lima instansi negara yaitu KemenPANRB, Kemendagri, BKN, Bawaslu dan KASN.

"SKB ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pilkada 2020 yang netral, objektif, dan akuntabel termasuk pengawasan netralitas ASN," jelasnya.

Ia menambahkan netralitas adalah prinsip utama bagi sikap perilaku ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku pelayan publik ASN harus bersikap adil, tidak berpihak dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan siapapun baik pribadi kelompok atau pun golongan.

"Karena netralitas merupakan landasan utama terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, menjaga netralitas untuk mewujudkan birokrasi yang profesional sebagai penentu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa," tutupnya. (MCR/DW)

Info Lainnya

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner

Gubernur Corner

Ramah Tamah Pemprov Riau Dan Pemberian Bonus Untuk Atlet Berprestasi Leani Ratri Oktila

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Rancangan Awal Kebijakan Umum

Menyambut Kedatangan Paskibraka Nasional Utusan Prov Riau

Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan APBD T.A 2022 secara Virtual

Upacara Peringatan HUT Ke-76 RI di Halaman Gedung Daerah Provinsi Riau

Pelepasan Merdeka Ekspor Komoditi Pertanian oleh Presiden RI secara

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 22 Ditutup Hari Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 12:12:51 WIB

Indonesia Kembali Kedatangan 1 Juta Dosis Vaksin Sinovac

Selasa, 26 Oktober 2021 | 15:11:47 WIB

Harga Tes PCR Turun Rp300 Ribu, Berlaku untuk 3 Hari

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:13:25 WIB

Presiden Minta Percepatan Vaksinasi di Luar Jawa-Bali

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:08:03 WIB

PTM Terbatas Dimulai, Jokowi: Perlu Manajemen Pengawasan

Senin, 25 Oktober 2021 | 19:24:33 WIB

Wakil Presiden Berikan Tips Pencegahan Osteoporosis

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 14:39:21 WIB