Kamis, 17 Jumadil Akhir 1443 H | 20 Januari 2022
Pemerintah Pusat Berikan Kesempatan Daerah Sampaikan Masukan Terkait UU Ciptaker

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan bahwa pemerintah pusat memberikan kesempatan serta meminta kepada daerah untuk menyampaikan dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait tindak lanjut peraturan daerah masa akan datang dan tindak lanjut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) supaya bisa bermanfaat bagi kepentingan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Gubri usai pertemuan bersama Menteri-menteri terkait rapat koordinasi secara virtual dalam rangka sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan regulasi Omnibus Law.

"Pertemuan tadi, itu sebenarnya adalah sosialisasi berkenaan UU Ciptakerja dari lintas menteri, ada LHK, Mendagri, Menkopolhukam, Menteri Perekonomian dan lainnya," ujarnya, di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Rabu (14/10/2020).

Gubri menerangkan, ada 11 kluster dalam UU Cipta kerja. Dalam rapat itu, semua menteri menyampaikan apa yang dipersiapkan dalam rencana peraturan pemerintah masa mendatang. 

Ia menerangkan, nantinya akan dibentuk asosiasi pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, dan DPRD, untuk memberikan masukan ke pusat, dengan target tidak sampai sebulan aspirasi itu tersampaikan.

"Itu bukan penolakan itu menyampaikan aspirasi. Nanti akan kita sosialisasikan juga terkait UU ini," sebutnya.

Gubri menjelaskan terkait isu kewenangan daerah terbatas dalam UU Cipta Kerja. Padahal menurutnya, kewenangan itu tidak semua ke pusat bahkan ada kewenangan daerah.

"Semalam sudah disosialisasikan oleh Mendagri kepada seluruh DPRD, misalnya Perda rencana tata ruang wilayah, harus selesai dua bulan kalau tidak selesai itu bisa dengan peraturan daerah saja," ujarnya.

Kemudian juga terkait rencana detail tata ruang daerah, dahulunya DPRD yang memutuskan namun sekarang cukup kepala daerah saja.

Syamsuar mengungkapkan, tidak semua aturan ditarik ke pusat. Namun jika ada sesuatu kegiatan yang lambat diselesaikan kepala daerah dan tidak sesuai waktunya atau tidak dikerjakan baru akan diselesaikan pusat.

"Nanti akan disiapkan RPPnya, nanti diberikan masukan dan nanti juga diberitahukan ke rektor-rektor universitas supaya membahas terkait UU ini," tutupnya. (MCR/IP)

Info Lainnya

Gubernur Corner (15 Januari 2022)

Gubernur Corner (8 Januari 2022)

Berita & Info Lainnya

Gubernur Corner ( 06 November 2021 )

Gubernur Corner ( 30 Oktober 2021)

Gubernur Corner

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner ( 09 Oktober 2021 )

Gubernur Corner

Gubernur Corner

Ramah Tamah Pemprov Riau Dan Pemberian Bonus Untuk Atlet Berprestasi Leani Ratri Oktila

KONFERENSI PERS - INFORMASI DAN UPDATE PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU

Gubernur Corner

Bangganya Wagubri Saat Panen Padi Lahan Kering

Rabu, 19 Januari 2022 | 17:57:02 WIB

Eksisting Mangrove di Riau Mencapai 224.895 Hektar

Rabu, 19 Januari 2022 | 17:19:38 WIB

Ini Jurus Gubri Syamsuar Antisipasi Varian Omicron

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:54:38 WIB

Danrem: Setetes Darahmu, Kesempatan Hidup Bagi Saudaramu

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:19:10 WIB

Kemenag Riau : Belum Ada Pemberhentian Perjalanan Umrah

Selasa, 18 Januari 2022 | 12:23:39 WIB